Jadi Kepala Otorita IKN, Menteri Basuki Punya Harta Rp33 Miliar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Basuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

Basuki mulai menjabat sebagai Menteri PUPR sejak 2014 pada masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Hingga Jokowi memimpin Indonesia pada periode kedua bersama Ma’ruf Amin, Basuki masih dipercaya menjabat Menteri PUPR.

Basuki berharap kepercayaan investor tetap tinggi setelah pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). 

Selain Bambang, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe juga mengundurkan diri.

Kini, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN diisi oleh Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni.

“Saya kira enggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).

Harta Basuki

Dilansir dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basuki atau yang akrab disapa Pak Bas itu memiliki total kekayaan Rp33.166.308.557 atau Rp33 miliar di tahun 2022.

Harta kekayaan itu dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Desember 2023.

Total kekayaan Basuki terdiri dari beberapa kategori harta, di antaranya adalah tanah dan bangunan sebesar Rp16.325.000.000, alat transportasi dan mesin sebesar Rp90.000.000, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp547.350.000.

Kemudian kas dan setara kas sebesar Rp16.703.958.557, hingga yang tercatat sebagai harta lainnya sebesar Rp33.666.308.557. Namun dalam laporan itu diketahui Basuki juga memiliki utang sebanyak Rp500.000.000. 

Sedangkan kekayaan Basuki di tahun 2021 yang dilaporkan dalam LKHPN periode Desember 2022 sebesar Rp23.174.830.620. 

Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya maka menteri kelahiran 1954 itu mengantongi lebih banyak kekayaan dengan selisih Rp10 miliar lebih.

Dilihat dari LHKPN secara utuh, kekayaan Basuki memang tercatat selalu naik tiap tahun sejak 2019 dengan kenaikan mencapai Rp2-10 miliar.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).

"Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala otoritas IKN," kata Pratikno.

Dia mengatakan telah terbit Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dari jabatan kepala Otorita IKN dan juga Dhony Rahajoe sebagai wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian mereka.

Menindaklanjuti hal itu, kata Pratikno, telah terbit per hari ini Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

"Sekaligus pak presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai Wakil Otorita IKN," katanya.

Dikatakan Praktikno, Presiden meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan dengan sebaik-baiknya, sesuai visi pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.