Jadi tersangka korupsi, Hadi Poernomo sebut KPK melanggar HAM

Merdeka.com - Sidang praperadilan mantan dirjen pajak Hadi Poernomo hingga saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Haswandi ini beragendakan pembacaan permohonan oleh Hadi dan jawaban dari KPK.

Dalam permohonannya, Hadi menyatakan jika dirinya menggugat status tersangka yang ditetapkan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pajak bank BCA. "Penetapan pemohon sebagai tersangka dianggap sebagai upaya paksa yang melanggar HAM," kata Hadi di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (18/5).

Hadi juga mengungkapkan dalam gugatannya terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK di rumahnya pada Mei 2014 lalu. Bagi Hadi penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang dituduhkan pada dirinya.

Adapun barang yang disita berupa tas pinggang, satu lembar kertas hadiah perkawinan, telpon genggam milik anak Hadi, dan beberapa barang lainnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak. Kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam. KPK meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

"Tersangka HP melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan atas wajib pajak atas SKPN (Surat Keterangan Pajak Nihil) BCA ," kata Ketua KPK Abraham Samad , Senin (21/4) tahun lalu.

Awal mula kasus ini terjadi 17 Juli 2003, Bank Central Asia ( BCA ) mengajukan keberatan pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Keberatan itu ditolak oleh Direktur PPH. Di sinilah diduga Hadi memainkan peran. Keputusan itu diubahnya.

"Meminta mengubah kesimpulan dari hasil telaah keberatan, yang tadi menyatakan menolak diubah menjadi menerima nota keberatan dari BCA . Di situlah peran saudara HP," kata Abraham Samad .

Hadi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (mdk/eko)