Jaksa Agung minta KPK tangkap pejabat lain, tak cuma jaksa
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo berharap kepada KPK agar bisa lebih berani lagi mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara lainnya, bukan cuma jaksa. Hal ini terkait penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rudi ditangkap oleh KPK karena dugaan menerima suap, pada Rabu (3/8).
"Justru yang kita harapkan KPK berani menindak semuanya. Jangan hanya jaksa," kata Prasetyo di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (4/8).
Prasetyo tidak mau ada tebang pilih yang dilakukan oleh KPK untuk menindak seseorang yang kedapatan sedang melakukan atau menerima suap (korupsi).
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Mengapa KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Apa di tempat lain bersih seperti kapas. Kita berharap KPK ada keberanian, jangan ada tebang pilih," ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mempersilakan KPK untuk menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah melakukan penyimpangan (korupsi), sesuai dengan prosedur yang ada.
"Saya bilang ke KPK, kalau ada oknum kejaksaan seperti itu silakan saja sepanjang ada fakta dan buktinya. Juga prosedur yang benar," ucapnya.
Selain itu, dirinya membantah ketika ditanya kode etik di internal Korps Adhyaksa yang tidak berfungsi. Sehingga masih ada oknum yang melakukan perilaku menyimpang (korupsi)
"Ya jalan terus dong. Ini saya bilang tadi, 10.000 orang. Misal, kamu (tunjuk ke salah satu wartawan) punya anak lima belum tentu lima orang ini sama. Kalau di instansi satu orang pakai narkoba apakah semuanya pakai narkoba. Kalau di antaranya jadi bandar narkoba, atau backing bandar, apakah instansi ini jadi backing bandar narkoba? Enggak kan. Harus dilihat satu per satu," ujarnya.
Prasetyo juga mengaku bahwa dirinya selalu melakukan evaluasi terhadap anggotanya agar tidak melakukan hal yang menyimpang atau nakal.
"Kita enggak berhenti untuk lakukan evaluasi. Siapapun yang salah harus dihukum, kalau perlu dikerangkeng," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaPerlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaAboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya