Janji Jokowi soal HAM, Pollycarpus malah bebas bersyarat?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), pernah mengatakan tatkala belum dilantik, akan membentuk pengadilan ad hoc untuk menangani perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ini sebagai bukti keseriusan Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di negeri ini.

Langkah ini akan diambil pemerintah lantaran banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai hingga saat ini. Mulai dari peristiwa 1965, Mala Petaka Lima Januari (Malari), Talangsari, tragedi 1998, termasuk pembunuhan aktivis pembela HAM, Munir Said Thalib belum juga terpecahkan.

Pernyataan tersebut kemudian direkam oleh publik sebagai janji Jokowi saat aktif berkampanye. Bahkan, hal itu pun telah dimasukkan dalam agenda pembahasan tim transisi Jokowi untuk selanjutnya menjadi agenda prioritas pemerintah.

Deputi tim transisi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto kala itu mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah data terkait kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM. Data tersebut memuat cukup rinci ihwal pelanggaran HAM.

Menurut Andi, pemerintah akan menyelesaikan kasus tersebut baik melalui jalur yudisial dengan membentuk pengadilan ad hoc HAM maupun jalur non-yudisial. Jalur non-yudisial akan ditempuh untuk beberapa kasus seperti peristiwa Madiun 1948, peristiwa 30 September 1965, serta penembakan misterius.

Alasannya, baik korban maupun pelaku di tiga peristiwa ini sudah tidak ada dan hanya tersisa keluarganya saja. Untuk itu, negara melalui presiden akan meminta maaf kepada para keluarga korban dan membentuk forum rekonsiliasi.

"Jadi presiden mendatang, atas nama negara akan meminta maaf kepada keluarga korban," kata Andi saat itu.