Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk AS, ini penjelasan Kemlu

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat masih berada di Bandara International Soekarno-Hatta, Cengkareng melalui pemberitahuan yang disampaikan pihak maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah telah mengirimkan nota diplomatik ke Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk meminta keterangan terkait kejadian penolakan Panglima TNI masuk AS. Selain itu, KBRI Washington DC juga telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu AS untuk meminta klarifikasinya.

"Menlu RI sudah bicara dengan Dubes AS di Jakarta hari ini meminta agar segera dapat memberi klarifikasi. Mengingat Dubes AS sedang tidak di Jakarta, Wakil Dubes AS juga telah dipanggil untuk ke Kemlu besok guna memberikan keterangan," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (22/10).

Orang lain juga bertanya?

Jenderal Gatot dan istri beserta delegasi yang seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357 tanggal 21 Oktober 2017 pada pukul 17.50 WIB. Padahal, rombongan Panglima Gatot telah mengurus visa dan administrasi lainnya.

Kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr. Panglima Gatot dan Pangab AS Jenderal Joseph F Durford, Jr adalah bersahabat sekaligus sebagai seniornya karena usia Pangab AS diatas Panglima TNI, beliau sangat menghormati dan telah beberapa kali bertemu.

Undangan tersebut untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) yang akan dilaksanakan tgl 23-24 Oktober 2017 di Washington DC, Amerika Serikat. Karena rasa hormat dan menghargai undangan tersebut, Panglima TNI membalas surat tersebut dan berkenan hadir.

Atas penolakan ini, Panglima TNI telah lapor kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menkopolhukam Wiranto tentang masalah tersebut serta berkirim surat kepada Pangab AS jenderal Joseph F Durford Jr.

(mdk/sau)