Jenderal Tito: Saya tegaskan tak ada Polri menyadap SBY!
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara soal isu penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tito menegaskan Polri tidak melakukan penyadapan terhadap ketua umum Partai Demokrat itu.
"Saya tegaskan, tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY," kata Tito usai meluncurkan Aplikasi Smile Police Polda Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (4/2).
Tito juga menyatakan siap memberi penjelasan jika dipanggil oleh Komisi III DPR.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat. 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2). Muhdlor mengatakan, pemeriksaan masih akan berlangsung usai istirahat siang. Dia memastikan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya.
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Bagaimana Kapolri disapa oleh anggotanya? Bapak saya kan masuk polisi tahun 83, bapak Kapolri kan tahun 91. Di belakang katanya Bapak Kapolri katanya adik-adikannya Pak,' kata komika ini yang langsung membuat para Jenderal tertawa.
-
Siapa yang menyapa Kapolri? Bapak saya kan masuk polisi tahun 83, bapak Kapolri kan tahun 91. Di belakang katanya Bapak Kapolri katanya adik-adikannya Pak,' kata komika ini yang langsung membuat para Jenderal tertawa.
-
Dimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
"Tidak ada masalah kalau dipanggil," tambahnya.
Menurut dia, Polri siap bertemu dengan Komisi III karena memang dalam waktu dekat akan digelar rapat kerja dengan para wakil rakyat tersebut.
Seperti diketahui sidang ke delapan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang digelar Selasa (31/1) lalu, menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam sidang, Ahok dan kuasa hukumnya menuding ada percakapan via telepon antara SBY dan Ketua MUI Maruf Amin yang minta fatwa penistaan agama dikeluarkan.
Hal itu sontak ramai menjadi perhatian publik. SBY pun angkat bicara. Presiden ke-6 RI itu berang komunikasinya telah disadap. SBY menegaskan penyadapan demi kepentingan politik adalah tindakan ilegal. Sebab, sudah pasti penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan. Dia menyebut penyadapan ini artinya dilakukan demi kepentingan politik.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya soal isu Demokrat masuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaTrimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaHary Tanoesoedibjo (HT) mengaku hanya untuk melihat dan memantau langsung proses penyidikan
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaPertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikannya dalam peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Baca SelengkapnyaJokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sedang berada di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya