Jika Revisi UU KPK Disahkan, Lebih Baik KPK Dibubarkan Saja

Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Hal itu dikatakannya menyusul revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahkan Ray menyebutkan, KPK hanya sekedar menjadi markas kepolisian yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kalau designnya penyidik polisi, penyelidik polisi, saya enggak tahu nanti komposisinya seperti apa. Tapi kalau dilihat saat ini penyidik non polisi dan kejaksaan aja banyak diprotes, artinya kemungkinan dominannya nanti penyidik dari kepolisian dan kejaksaan akan banyak menempati posisi penyidik dan penyelidik di KPK," katanya di sekretariat Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (13/9).

"Yang saya baca dari satu draf revisi dengan draf revisi lain ada kesamaan, yakni soal penyelidikan tidak boleh lagi dilakukan, dan yang melakukan penyelidikan itu lembaga lain di luar KPK. Yang kalau penyelidik mengatakan kasus ini dapat ditingkatkan ke penyidikan baru diserahkan ke KPK untuk dilakukan penyidikan," sambungnya.

Dengan desain itu, Ray menyebutkan sebaiknya KPK dibubarkan. Sebab, KPK hanya bertugas menunggu kasus bukan mengungkap sebuah kasus.

"Kenapa? Sebab kalau KPK itu desainnya begitu, maka lebih tepat disebut sebagai Mabes Polri cabang Kuningan. Kalau penyelidikan tidak bisa dilakukan oleh KPK, maka mereka hanya baru bisa melakukan penyidikan. Ya artinya KPK itu tinggal duduk saja tinggal menunggu polisi jika ada kasus dia lihat dia bisa tidak menangani. Kalau tidak, dia lempar ke KPK," tegas Ray.

Dengan demikian, KPK hanya menghamburkan uang anggaran saja bila tak ada laporan dari kepolisian.

"Ya tidak akan bisa kerja karena kewenangan mereka di tahap penyidikan dihapus. Sebelum penyidikan itu kepolisian. Kalau gini, tidak usah ada KPK karena menghamburkan anggaran. Lebih baik dibubarkan saja KPK jika tugasnya nanti hanya duduk manis saja," katanya.