Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas di 2024

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi Ketua Asean Socio-Cultural Community (ASCC) Council atau dewan menteri pilar sosial Asean ke-29 yang dilakukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (8/5).

Pertemuan ini membahas deklarasi pilar sosial budaya yang akan disahkan oleh para pemimpin negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertemuan dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya Asean, di antaranya Menteri Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Sekretaris Jenderal Asean serta pejabat perwakilan Menteri Thailand, Vietnam dan Kamboja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy selaku pemimpin sidang dewan menteri ASCC membuka secara resmi dan memberi pengarahan pada pertemuan tentang prioritas utama pilar sosial budaya Asean di bawah tema keketuaan Indonesia, 'Asean Matters, Epicentrum of Growth'.

"Dalam mendukung tema keketuaan Indonesia, pilar sosial budaya Asean mengajukan empat dokumen komitmen bersama Asean, yakni terkait, isu one health, jejaring desa Asean, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran," kata Menteri Muhadjir, saat konferensi pers, Senin (8/5).

Ia menyebutkan, bahwa hal itu sebagai upaya memajukan Asean yang inklusif dan tetap relevan dengan perkembangan isu global. Kemudian, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, rangkaian sidang dewan menteri pilar sosial budaya Asean ke-29 didahului dengan beberapa side events.

Side event yang pertama adalah temu seniman dan budayawan Bali pada tanggal 6 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, para budayawan menyampaikan aspirasi dan harapannya agar semua anggota masyarakat dapat lebih dilibatkan dan ditingkatkan partisipasinya untuk berkontribusi terhadap keragaman ekspresi budaya di Asean.

Kemudian, pada tanggal 7 Mei 2023, bagian dari rangkaian sidang ASCC ke-29 diselenggarakan acara ASCC Knowledge Forum dengan tema, 'Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Alleviate Poverty in Asean'. ASCC knowledge forum merupakan forum bertukar pandangan dan pengalaman terkait kebijakan pengentasan kemiskinan diAsean yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).

"Itu dalam rangka membahas tentang bagaimana menghilangkan gap dan bagaimana membangun jalan baru untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asean, masing-masing negara mewakili oleh salah satu pembicaranya termasuk Indonesia," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa Indonesia menyampaikan tentang praktik baik yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. Di mana sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomer 68, tahun 2022 atau 2024 sesuai perintah dari Bapak Presiden Indonesia kemiskinan ekstremnya harus sudah nol persen.

"Walaupun menurut target dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs), itu dunia diharapkan selesai atau terhapus kemiskinan ekstrem tahun 2030. Sehingga Bapak Presiden menghendaki Indonesia mendahului enam tahun sebelum dunia mencapai zero kemiskinan ekstrem," katanya.

Ia juga menyebutkan, hasil dari dua kegiatan ini disampaikan dalam Sidang ASCC ke-29, sebagai pilar rakyat. "Saya percaya bahwa penting untuk menerjemahkan tema 'Asean Matters' dan merefleksikan relevansi Asean bagi rakyat," ujarnya.

Hal itu, menurutnya hanya dapat dicapai dengan memastikan inklusivitas Asean dengan benar-benar melibatkan, menghubungkan dan mempertahankan kehadiran Asean di tingkat akar rumput.

"Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang kita layani," ujarnya.

"Aspirasi-aspirasi para budayawan untuk memajukan budaya Asean dapat direalisasikan melalui program pertukaran tokoh budaya Asean, festival budaya, serta kegiatan lainnya yang dapat mendorong promosi ekspresi budaya Asean," tambahnya.

Ia juga menyatakan, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di Asean, komitmen dan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta serta organisasi masyarakat lainnya sangat dibutuhkan.

"Oleh sebab itu, kami menyelenggarakan acara-acara ini untuk merangkul seluruh aspek masyarakat dalam memajukan kerjasama Asean," ujar Muhadjir. (mdk/tin)