Kabid Dokkes Polda Sumsel bantah pungli penerimaan anggota polisi
Merdeka.com - Kabid Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumsel, Kombes Pol Soesilo Pradoto membantah dirinya dan beberapa perwira lain terlibat pungutan liar dalam penerimaan anggota polisi baru. Soesilo dan rekannya pun harus menjalani pemeriksaan Propam Mabes Polri. Namun dia berdalih pemeriksaan hanya terkait sistem administrasi kesehatan.
"Hanya pemeriksaan administrasi soal penerimaan calon polisi saja, benar oleh Propam Mabes," ungkap Soesilo saat dikonfirmasi, Jumat (31/3).
Dia juga membantah ada sejumlah uang dan beberapa barang bukti lain diamankan saat pemeriksaan. "Saya tidak tahu, soal uang tidak tahu, tidak ada itu," ujarnya.
-
Bagaimana polisi tangani dugaan kecurangan seleksi? 'Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas, itu tindakan yang menyalahi aturan,' Fakhiri, Jumat (15/12).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Bagaimana cara PPPK direkrut di Sumut? PPPK: Rekrutmen PPPK dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi PPPK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
Menurutnya, Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan lantaran adanya laporan calon anggota polisi dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2017 yang tidak puas hasil tes kesehatan. Hasil tes laboratorium di Polda Sumsel berbeda dengan fasilitas kesehatan lain.
"Nah, Mabes datang ke sini untuk menanyakan laporan itu. Sistem dan alat kami sudah diperiksa, tidak ada kesalahan," kata dia.
Agar kejadian ini tak terulang lagi, pihaknya akan menyamakan standar kelengkapan alat laboratorium dengan polda lain. Selain itu, pemilihan laboratorium dalam penerimaan calon polisi akan lebih selektif.
"Sebenarnya, hasil tes ini tidak bisa diganggu gugat, sudah final. Tidak bisa dipertentangkan dengan yang lain dan itu ada perjanjian persetujuan tertulis," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, diduga melakukan pungutan liar kepada calon brigadir polisi tahun 2016 dan SIPSS tahun angkatan 2017, delapan perwira polisi dan pegawai negeri sipil Polda Sumsel diperiksa Propam Mabes Polri. Petugas menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 4.784 miliar yang diduga hasil pungli.
Informasi dihimpun, mayoritas terperiksa berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumsel. Diantaranya, Kombes Pol SS, AKBP SF, AKBP EK, AKBP TD, AKBP DDP, Kompol MS, Brigadir LF dan seorang PNS berinisial FT.
Sebanyak tujuh anggota Propam Mabes Polri mendatangi Polda Sumsel, Rabu (29/3). Selain uang, petugas juga mengamankan beberapa bukti lain, seperti buku tabungan, BPKB mobil BMW, BPKB sepeda motor yang diduga hasil pembelian dari seleksi, data komputer dan ponsel.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 6 Calon Siswa dinyatakan gagal saat mengikuti tes kejiwaan.
Baca SelengkapnyaBerikut momen Jenderal Polri blak-blakan ungkap anaknya tak lulus masuk Akpol.
Baca SelengkapnyaKegiatan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan suhu tubuh
Baca SelengkapnyaMantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menjadi salah satu sosok yang paling lantang dalam menyoroti kasus Vina Cirebon.
Baca SelengkapnyaKPU RI mewajibkan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan maupun komorbid para calon petugas KPPS.
Baca SelengkapnyaPansel bakal calon anggota Kompolnas secara resmi membuka proses tahapan pendaftaran, Kamis (27/6).
Baca SelengkapnyaKompolnas sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Kapolda Sulsel. Namun belum direspons.
Baca Selengkapnya'Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan'
Baca SelengkapnyaPelibatan Provos tersebut setelah viral anggota kepolisian terlibat pungli Rp500 ribu di Samsat Bekasi, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum menegaskan korban tidak memiliki motivasi lain seperti yang disebut jenderal bintang dua itu.
Baca SelengkapnyaPolri mengerahkan personel untuk menjaga gudang logistik surat suara selama pelaksanaan Pilkada berlangsung.
Baca SelengkapnyaKusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca Selengkapnya