Kakorlantas Polri Ungkap 9 Kementerian/Lembaga Keluarkan Pelat Dinas Tak Terdaftar Database
Semua pelat kendaraan harus disampaikan datanya ke Korlantas Polri selaku pemilik kewenangan sesuai aturan UU Nomor 22 Tahun 2009.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) mencatat sembilan kementerian dan lembaga negara bikin tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat dinas yang tak terdaftar dalam data (database) Korlantas Polri.
- Daftar Anggota Polri dan Kejagung Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK
- Kasus Penipuan Lamaran Kerja dan Data Korban Dicatut untuk Pinjol, Identitas Pelaku Terkuak
- Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat
- Data Korlantas Polri Selama Arus Mudik Lebaran 2024: 1.835 Kecelakaan, 281 Orang Meninggal
"Ada sembilan kementerian/lembaga yang menggunakan TNKB atau mengeluarkan TNKB sendiri," ucap
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan saat hadiri diskusi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan tema 'Penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan', Selasa (23/7).
Meski tidak merinci sembilan kementerian dan lembaga tersebut, namun Aan mencontohkan seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan DPR RI mengeluarkan nomor dinas tapi tidak terdaftar dalam database Korlantas Polri.
"Saya melihat dari kementerian lembaga kata-kata khusus ini TNKB khusus, STNK khusus akhirnya ditafsirkan oleh kementerian lembaga. Berarti bisa mengeluarkan TNKB khusus, STNK khusus," ucap Aan.
"Padahal Perkap, Perpol yang kita keluarkan itu adalah turunan dari Undang-Undang Lalu Lintas. Tidak berlaku untuk Polri saja nomor khusus tersebut, tapi berlaku untuk kementerian lembaga, instansi pemerintah," tambahnya.
Aan memandang fenomena ini terjadi akibat ada penafsiran yang kurang tepat, sehingga terjadi disintegrasi kewenangan dari penafsiran atau frasa berujung pengeluaran nomor dinas masing-masing kementerian/lembaga.
Padahal, aturan ini bukan berarti kementerian/lembaga tidak boleh mengeluarkan pelat nomor khusus sendiri. Tetapi, semua pelat kendaraan harus disampaikan datanya ke Korlantas Polri selaku pemilik kewenangan sesuai aturan UU Nomor 22 Tahun 2009.
"Jadi tidak mengatur untuk internal Polri Perpol yang kita buat atau Perkap yang kita buat, tapi berlaku umum. Karena itu adalah penjabaran dari Undang-Undang Lalu Lintas 2009,” ucapnya.
Sementara, Aan menegaskan bahwa pelat nomor khusus saat ini baik kendaraan dinas maupun dengan nopol ZZ tidak mendapatkan hak istimewa atau privilege ketika di jalan raya. Semuanya berlaku sama dengan kendaraan lainnya
"Nomor khusus ini tidak mempunyai privilege apa pun, tidak mempunyai prioritas. Kalau ganjil-genap, berlaku ganji-genap nomor khusus ini. Tidak ada prioritas untuk diberikan jalan, tidak ada bagi nomor khusus ZZP, ZZH," kata Aan
"Tidak ada prioritas sama sekali, tidak ada kekhususan. Kekhususannya hanya nomornya saja, hanya nomor, hanya TNKB-nya karena kendaraannya berpelat merah mungkin dalam melaksanakan tugas harus berpelat dasar putih maka diberikan STNK dan TNKB khusus, selebihnya tidak ada," tambah dia.
- Korban Penembakan Pelaku Curanmor di Tangerang Meninggal, Sempat Jalani Pengangkatan Proyektil
- FOTO: Lebih Sederhana dari Innova Zenix, Ini Penampakan Mobil Paus Fransiskus di Papua Nugini yang Jadi Sorotan
- Kisah Nassef Sawiris, Muslim Kaya yang Terkenal dengan Jejak Bisnis Global
- Pasutri Berprofesi Satpam di BSD Ditangkap, Ternyata Terlibat Sindikat Pencurian Ribuan Motor
- Bibit Waluyo Deklarasi Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Jangan Alergi sama Polisi dan Tentara
-
Bachtiarudin Alam
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
