Kasus Jiwasraya, PPP Minta Jokowi Tak Diadu Domba dengan SBY
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, meminta semua pihak tidak mengadu domba Presiden Joko Widodo dengan Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terkait pernyataan Jokowi bahwa masalah Jiwasraya telah terjadi sejak 10 tahun lalu.
"PPP meminta semua pihak agar tidak menjadikan persoalan Asuransi Jiwasraya sebagai bahan adu domba antara Pemerintahan SBY dan Pemerintahan saat ini," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (27/12).
Anggota Komisi III DPR itu melihat, untuk mengetahui persoalan terkait BUMN asuransi Jiwasraya harus dilakukan audit investigatif. Paling tidak, kata dia, semua proses bisnis dan keuangan 10 tahun terakhir.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibahas PPP dan partai pengusung Ganjar? Terlebih, nama-nama yang ada sudah mengerucut dan dibahas bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
"Untuk itu PPP memandang bahwa langkah yang tepat untuk mengetahui dan memahami persoalan yang merundung Asuransi Jiwasraya adalah dengan melakukan audit investigatif atas semua proses bisnis serta transaksi dan keadaan keuangannya selama paling tidak 10 tahun terakhir ini," kata Arsul.
"OJK perlu mengambil inisiatif ini dengan melibatkan BPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan audit dan perhitungan kerugian negara," imbuhnya.
Dia mengatakan, dengan audit ini diharapkan ditemukan fakta sejak kapan Jiwasraya bermasalah.
"Dari audit investigatif inilah diharapkan akan ditemukan fakta sejak kapan Jiwasraya bermasalah dan mengapa masalah tersebut menjadi terakumulasi semakin membesar," kata Arsul.
PPP pun mendukung jika dikeluarkan Pansus DPR terhadap Jiwasraya dalam rangka mencari akar masalahnya.
"Pansus adalah salah satu instrument pengawasan yang dimiliki DPR. Oleh karena itu sepanjang wacana Pansus Jiwasraya ini proporsional dalam rangka mencari akar masalahnya maka PPP tidak alergi terhadap wacana pembentukan Pansus ini," tegasnya.
Diberitakan, Staf Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, mengungkap sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut kasus itu persoalan 10 tahun lalu.
Ossy menjelaskan, SBY kedatangan tamu yang menyatakan kasus Jiwasraya ini akan dibawa mundur ke tahun 2006. Pertemuan tersebut dilakukan Kamis (26/12) kemarin.
"Dengan tenang SBY menjawab: kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya. Salahkan saja masa lalu," ujar Ossy melalui Twitter, Jumat (27/12).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, politik adu domba tersebut sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
Baca SelengkapnyaJuri menambahkan, kabar tak benar itu hanya menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaPuan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca SelengkapnyaDukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Otto, Prabowo sedikit berpesan bahwa jangan harap ada yang dapat memecah belah hubungannya dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya