Kejari Siak tetapkan Kadis PMPD tersangka kasus korupsi Simkudes
Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Siak menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (PMPD) Kabupaten Siak, Abdul Razak sebagai tersangka. Razak ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa (Simkudes) tahun anggaran 2015 dengan kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar.
"Kita sudah menetapkan Kadis PMPD (Abdul Rajak) sebagai tersangka dalam kasus Simkudes ini. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru, tergantung perkembangan penyidikan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Zondri, Kamis (8/6).
Zondri mengatakan, penetapan tersangka sudah seminggu lalu, yaitu pada tanggal 31 Mei 2017. Itu melalui rangkaian penyelidikan yang panjang. Bahkan, jaksa juga melakukan gelar perkara internal dalam menentukan tersangka.
-
Apa yang menyebabkan server PDN Kominfo lumpuh? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui server PDSN yang lumpuh disebabkan oleh serangan LockBit. "Ini serangan virus lockbit 3.0.2," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).
-
Apa aplikasi penipuan itu? Penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan penyusupan informasi sensitif.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana kantor desa ini dibiayai? Anggaran sendiri diketahui berasal dari pemasukan pasar tradisional di desa tersebut. Dari sebanyak 603 kios yang disewakan, pendapatan desa bisa mencapai hingga Rp1,8 miliar selama tiga tahun. Dana inilah yang digunakan untuk pembangunan kantor semegah itu, dan bukan berasal dari dana desa.
-
Apa itu Banpres yang dikorupsi? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.“, ujar Tessa Mahardika Sugiarto.
-
Siapa yang dirugikan akibat perusakan APK? Selain menimbulkan kerugian, perusakan APK merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir.
"Dan tim penyidik Kejaksaan masih akan terus memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk melakukan penyidikan kasus ini," jelas Zondri.
Kasus ini bermula pada tahun 2015 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (PMPD) mengadakan pengadaan paket sistem informasi manajeman administrasi dan keuangan desa.
Namun aplikasi tersebut malah tidak bisa digunakan, seperti software yang tidak bisa dipakai lagi padahal menggunakan anggaran negara Rp 17.325.000 untuk setiap desa.
"Meskipun dari 122 desa, tidak semuanya yang mengambil software. Namun dari hasil audit BPKP Provinsi Riau, ditemukan adanya 80 desa tertulis mengambilnya," kata Zondri.
Bahkan, Abdul Razak mengambil kebijakan memfasilitasi rekanan dari Jakarta untuk mengambil paket pengadaan dan jasa. Sementara pengajuan dari pihak desa untuk mengambil paket tersebut malah tidak digubris.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta bukan karena niatan menjatuhkan nama seseorang.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan SPPD fiktif ini telah mencuat dalam beberapa bulan terakhir, di mana sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaDepartemen Kehakiman AS merilis laporan terbaru tentang dugaan skandal suap yang dilakukan perusahaan software asal Jerman, SAP.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saksi ahli KPU menjawab pertanyaan apakah Sirekap menjadi alat bantu penyelenggara pemilu melalukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaHal yang Memberatkan dan Meringankan Tuntutan Eks Sekjen Kementan Kasdi dalam Korupsi SYL.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/8)
Baca SelengkapnyaPeristiwa penguntitan Jampidsus oleh Densus dikabarkan terkait kasus korupsi Timah
Baca Selengkapnya