Follow
Kejati DKI Selidiki Dugaan Korupsi Tanah di Cipayung oleh Dinas Pertamanan Jakarta
Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta memulai penyelidikan baru kasus mafia tanah yang sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Simanjuntak mengatakan pihaknya membidik dugaan korupsi pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
"Lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018 yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," kata Leonard dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (18/11).
Leonard menuturkan, penyelidikan dugaan korupsi itu dimulai setelah keluar surat perintah penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor: Print-2709/M.1/Fd.1/11/2021 tanggal 17 November 2021.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
KPK sedang menyelidiki apa? “Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,“ kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa tersangka yang dilimpahkan Kejagung? Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Mengapa KPK harus menyelidiki kasus ini? “Satu keberanian untuk menangani kasus -kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, kemudian yang kedua bisa menjadi legacy (warisan) kepada pimpinan berikutnya,“ pungkasnya.
Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai lokasi tanah yang diduga terjadi korupsi. Kejagung khawatir menganggu kerja penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.
"Jadi informasi yang dikecualikan dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), maka belum bisa disampaikan secara detail," tegasnya.
Dia menambahkan, penyelidikan perkara tanah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pemberantasan mafia tanah.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca Selengkapnya
Agus Harmurti Yudhoyono mengunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantornya
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca Selengkapnya
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnya
Hasto tiba di gedung merah Putih KPK sekitar pukul 09.52 WIB dengan setelah pakaian Jas Hitam dan kemeja putih
Baca Selengkapnya
Zulkarnaen ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan cadangan beras pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Baca Selengkapnya