Follow
Kemendagri Gelar Rakor Akuntansi Basis Akrual di Banyuwangi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi akuntansi akrual di Kabupaten Banyuwangi. Rakor ini diikuti 206 peserta yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Agus Fathoni mengatakan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan berbagai informasi terkait penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan. Sistem berbasis akrual adalah pelaporan keuangan pada saat transaksi terjadi meskipun belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan.
"Forum ini sebagai ajang sharing pelaksanaan sistem akrual dan peraturan lainnya yang saling terkait. Karena ada daerah yang baru melaksanakan basis akrual, namun ada yang sudah lama menerapkan," kata Agus saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang dibahas di AIPA? Ketua Desk Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan ada dua hal penting yang dibahas Komite Organisasi dalam rangkaian Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Jakarta.
-
Bagaimana asas Pemilu di Indonesia diterapkan? Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017), terdapat enam asam pemilu yakni Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut ini penjelasannya:
-
Apa saja asas Pemilu di Indonesia? Asas Pemilu di Indonesia adalah Luber Jurdil, Ini Penjelasannya Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian asas adalah alas, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau pedoman. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asas Pemilu adalah dasar atau pedoman dalam pelaksanakan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia.
-
Apa topik utama dari diskusi yang diadakan di Kulon Progo? Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Banyuwangi sendiri terhitung sudah lama menerapkan basis akrual ini dalam sistemnya, yakni sejak 2014. Penerapan sistem ini, telah menjadi penyokong diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.
©2019 Merdeka.com
"Selama ini kan laporan keuangan Banyuwangi sudah meraih opini WTP berulang kali, dan ini salah satunya ditunjang penggunaan sistem berbasis akrual. Kami berharap, para peserta rakor bisa belajar proses itu," ujar Agus.
Agus menilai pelaksanaan rakor di Banyuwangi memiliki nilai plus tersendiri. Pasalnya, selama di Banyuwangi para peserta bisa melihat langsung beragam inovasi yang ada.
"Banyuwangi ini sekarang sedang hangat diperbincangkan karena ragam inovasi daerahnya. Mereka yang hadir bisa langsung melihat best practice berbagai inovasi yang dikembangkan untuk bisa dibawa dan ditiru ke daerahnya. Seperti layanan mal pelayanan publik. Jelas ini akan menambah wawasan kami," kata Agus.
©2019 Merdeka.com
Pada rakor yang dimulai sejak Kamis (21/11/2019) tersebut, para peserta diajak mengunjungi pusat infomasi pemerintahan yang berada di Lounge Pelayanan Publik serta Mal Pelayanan Publik, yang pertama dibangun oleh pemerintahan kabupaten di Indonesia. Ini merupakan pusat pelayanan di Banyuwangi yang melayani 199 pengurusan dokumen/perizinan.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan apresiasinya kepada Kemendagri yang telah menggelar rakor di Banyuwangi. Ini, lanjut dia, menunjukkan Banyuwangi sebagai tempat yang layak untuk menggelar pertemuan.
"Ini adalah bentuk dukungan positif pusat kepada daerah. Bagi kami, digelarnya berbagai pertemuan di Banyuwangi oleh pemerintah pusat ini akan memacu daerah untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami terus mendorong Banyuwangi menjadi tujuan wisata MICE dan terus perbaiki amenitas Banyuwangi," kata Anas. (mdk/paw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rakor ini diikuti seluruh operator Portal Satu Data Kabupaten Kutai Timur pada perangkat daerah dan kecamatan.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Kabupaten Trenggalek menjadi tuan rumah hari ulang tahun APKASI ke-24.
Baca Selengkapnya
Gelaran tiap tahun ini menjadikan kesempatan anggota APJII untuk update teknologi dan menyiapkan program kerja.
Baca Selengkapnya
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca Selengkapnya
ASEAN Smart City Network (ASCN), dihadiri delegasi 10 negara anggota ASEAN, di Luang Prabang, Laos.
Baca Selengkapnya
Menteri AHY juga akan menyuarakan mengenai transformasi digital di bidang pertanahan dan tata ruang
Baca Selengkapnya
Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca Selengkapnya