Perempuan NU Kulon Progo dan Gerakan Masyarakat Sipil Gelar Diskusi Jelang Pilkada 2024, Tingkatkan Partisipasi Perempuan
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Perempuan NU Kulon Progo dan Gerakan Masyarakat Sipil Gelar Diskusi Jelang Pilkada 2024, Tingkatkan Partisipasi Perempuan
Tiga bulan menjelang hari Pilkada 2024, berbagai sosialisasi mulai dilakukan para stakeholder dalam hal ini KPU kepada masyarakat. Sosiaisasi ini penting dilakukan guna meningkatkan partisipasi politik warga sehingga angka golput bisa dikurangi.
Salah satu sosialisasi pemilu juga dilakukan oleh para perempuan Nadlatul Ulama (NU) yang tergabung di dalam PC Fatayat NU Kulon Progo.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu badan adhoc yang membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Dimana Pilkada 2024 diselenggarakan? Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan serentak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia.
-
Dimana Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tidak mengadakan Pilkada karena penetapan kepala daerahnya dilakukan melalui bukan melalui Pilkada berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022.
-
Di mana Pilkada 2024 diselenggarakan? Daftar Daerah Pilkada 2024 Seluruh provinsi yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Apa tugas PKD di Pilkada 2024? PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti.
Pada Senin (5/8), PC Fatayat NU Kulon Progo bekerja sama dengan Yayasan LKiS dan Koalisi Lintas Isu menggelar
“Diskusi Kesadaran Warga dalam Memilih Pemimpin yang Ideal” di Kantor PCNU Kulon Progo.
Dikutip dari rilis, acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Acara itu dimulai dengan sambutan dari Ketua PC Fatayat NU Kulon Progo Siti Suwarsih. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam mengawal pilkada.
“Jangan tutup kuping dan mata. Kita sebagai perempuan tetap harus mengawal pilkada. Jangan diam saja,” ujar Siti dengan nada semangat.
Acara diskusi itu dihadiri pula oleh Komisioner KPU Kulon Progo Hidayatut Toyyibah. Dalam kesempatan itu ia memaparkan secara detail tentang persyaratan bakal calon Bupati Kulon Progo.
Ia menekankan bahwa calon yang pernah terlibat dalam tindak pidana selama lima tahun, kejahatan seksual, dan narkoba tidak boleh mencalonkan diri. Selain itu ia juga menekankan pentingnya kampanye yang bersih dari praktik politik uang.
“Kampanye harus berubah dari praktik dagang sapi menjadi kampanye gagasan. Harapannya warga bisa memilih berdasarkan program yang ditawarkan calon,” kata perempuan yang akrab disapa Bu Ida itu.
Acara itu dihadiri oleh para peserta dari berbagai kalangan, salah satunya kalangan anak muda. Salah satu perwakilan pemuda yang hadir adalah Taufik Kharisma Kusuma Jati dari Aliansi Pemuda Kulon Progo. Menurutnya, generasi muda harus lebih kritis dan aktif dalam proses pemilihan pemimpin daerah.
“Anak muda harus lebih berperan aktif dalam proses demokrasi. Kita harus memastikan bahwa pemimpin yang kita pilih benar-benar mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan kita,” ujar Taufik dikutip dari pers rilis.
Acara itu dipandu oleh Abiyasa Iqbal Aula sebagai fasilitator. Ia menjelaskan bahwa Pilkada 2024 sangat dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran warga dalam memilih calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka menjadi sangat penting.
“Calon yang dipilih harus lahir dari realitas dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pengawalan agar sejalan dengan aspirasi warga,” kata Abiyasa selaku perwakilan dari Forum Pemuda Penggerak Desa Karangsari Kulon Progo.