Follow
Kemendagri kembalikan 100 perda bermasalah
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata ada 100 Peraturan Daerah yang bermasalah. Hal ini lantaran perda-perda tersebut bertentangan dengan undang-undang dan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.
"Kami mengembalikan ke daerah 100 perda bermasalah baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers proyeksi kinerja 2015 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1).
Tjahjo mengatakan pengembalian tersebut merupakan bentuk evaluasi yang dijalankan oleh Kemendagri. Menurut dia, sejumlah perda tersebut dicurigai mengandung potensi korupsi.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Siapa yang melakukan review Dana Kompensasi? Dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang nilainya telah direview oleh Inspektorat Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu).
-
Apa tujuan Kemendagri di FGD? Ditjen Polpum Kemendagri Gelar FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
"Kami kembalikan untuk diklarifikasi apa maksud dibuat perda tersebut dan kenapa bertentangan," kata dia.
Lebih lanjut, terang Tjahjo, jumlah ini merupakan perda yang dievaluasi dalam kurun waktu dua bulan terhitung sejak November hingga Desember 2014. Dia menerangkan terdapat beberapa perda yang diduga bermasalah tetapi proses evaluasinya belum selesai. "Jumlah total ada 202 perda," ungkap dia.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya
Permen itu dinilai rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaKemendagri berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori kementerian informatif.
Baca Selengkapnya
Pada SPI 2022 Kemenag meraih skor 74,20 dari skor rata-rata nasional 71,94. Skor ini turun dari skor sebelumnya di tahun 2021 yakni 80.10.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca Selengkapnya
Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Misrad menuturkan, pada pengalaman sebelumnya, Kemenag sudah sukses melakukan pencairan santunan ganti untung terhadap warga terdampak lahan pembangunan UIII.
Baca Selengkapnya
Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca Selengkapnya