Kemendagri kirim tim ke Saudi untuk pelayanan e-KTP bagi TKI
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Arab Saudi dalam rangka membuka pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP bagi WNI khususnya TKI dan TKW yang bekerja di sana. Ini sebagai salah satu upaya Kemendagri untuk memperbaiki data kependudukan khususnya menghadapi Pemilu 2019.
"Hari ini tim kecil kami ke Makkah dan Madinah untuk TKW-TKW yang ada di sana supaya nanti bisa menggunakan hak pilih baik di Pilkada maupun Pilpres. Itu bentuk dari kami menjemput bola," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ditemui di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10)
Dari 261 juta warga yang telah memiliki NIK, 1 juta di antaranya memiliki NIK dobel. Masih ada juga warga yang memiliki KTP dobel.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti? 'KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,'
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
Perbaikan data ini terus dilakukan salah satunya dengan langsung jemput bola ke Arab Saudi. Banyak juga warga yang belum merekam data e-KTP karena tinggal di luar negeri.
Tjahjo mengatakan pihaknya tidak ingin pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada warga berbondong datang ke TPS kendati belum melakukan perekaman e-KTP. "Jangan sampai kayak DKI kemarin pas hari pencoblosan datang padahal belum terdata dan merekam," ujarnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.
Baca Selengkapnyajumlah pekerja migran yang tercatat di Persaruan Emirat Arab mencapai 87 ribu orang. Namun yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 1.368 orang.
Baca SelengkapnyaDiakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.
Baca SelengkapnyaProgam jemput bola ini memudahkan pelayanan administrasi kependudukan bagi yang tidak mampu datang ke kantor Dispendukcapil.
Baca SelengkapnyaKemenag Sulsel belum mendapatkan aduan dari keluarga maupun korban penipuan haji di layanan pengaduan.
Baca SelengkapnyaTahun ini, Kemenag mulai rekrutmen petugas haji dengan memanfaatkan teknologi digital.
Baca SelengkapnyaAlasan lain pembagian smart card dilakukan di Arab Saudi karena penggunanya akan lebih banyak ketika jemaah haji memasuki puncak haji.
Baca Selengkapnya37 Warga Makassar Ditangkap Polisi Arab Saudi, Kemenag Sulsel Bentuk Tim
Baca SelengkapnyaKemenlu tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah WNI yang tidak digaji.
Baca SelengkapnyaLayanan fast track dalam beberapa tahun terakhir baru diterapkan bagi jemaah haji yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.
Baca SelengkapnyaDiketahui, seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat diawali dengan proses pendaftaran dan seleksi berkas dari 11 - 19 Januari 2024
Baca SelengkapnyaAdanya gangguan ini berdampak terhadap layanan publik, salah satunya imigrasi.
Baca Selengkapnya