Kemendagri nyatakan program e-KTP sudah kembali berjalan
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan program pencetakan e-KTP sudah kembali berjalan. Hal ini berlaku terhitung sejak 1 Januari 2015.
"Masing-masing daerah per 1 Januari harus melayani, karena satu hari itu bisa ada 15 ribu orang mengajukan permohonan pembuatan e-KTP," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1).
Pada awal pelaksanaan program ini Kemendagri melakukan revisi terhadap server e-KTP untuk mencegah hilangnya data. Ini lantaran jumlah data yang tersebut hampir memenuhi kapasitas server.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
"Kalau tidak dicek, hilang nanti datanya padahal bisa digunakan untuk perbankan," ungkap dia.
Selanjutnya, kata Tjahjo, saat ini proses revisi tersebut tengah berjalan. Dia memastikan Januari data akan diupdate hingga kondisi terbaru.
"Per Januari ini sudah diupdate semua datanya," kata dia.
Tjahjo menerangkan revisi tersebut dimaksudkan untuk menyeleksi dan menghapus keberadaan data e-KTP ganda. Dia berharap data ganda ini tidak akan ada lagi di tahun 2015 dan jika masih ada, maka hal itu bisa terjadi lantaran ada warga yang memiliki e-KTP ganda.
"Data ganda kembali ke inisiatif warga dong. Ini yang kita inginkan, mudah-mudahan 2015 selesai tidak ada e-KTP ganda," ungkap Tjahjo.
Sementara terkait dengan proses pengadaan e-KTP yang diduga bermasalah, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga menyatakan Kemendagri tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang kini dijalankan oleh KPK.
"Yang sisi sedang dicermati dan diselidiki KPK kami enggak ikut campur. November akhir kami sudah kumpulkan, tinggal dua database harus diatur agar clean and clear," terang dia.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KTP elektronik ini bisa membuat data biometrik, yakni sidik jari dan iris mata, yang mana itu tersimpan di dalam chip khusus di indentitas tersebut.
Baca SelengkapnyaBudi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaPolri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR mengakui ada data yang hilangnya akibat peretasan PDNS 2 beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaHadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri melanjutkan kerja sama.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
Baca Selengkapnya"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca Selengkapnya