Kemendes PDTT berharap Humas pemerintahan turut kawal dana desa

Merdeka.com - Dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat ke sejumlah desa sudah seharusnya dilakukan pengawalan oleh semua instansi pemerintah dan swasta maupun berbagai elemen masyarakat dari berbagai kalangan.

"Termasuk peran humas yang bukan hanya melakukan pengawalan. Tapi, juga turut ikut membantu melakukan sosialisasi terkait dana desa. Kita berharap agar humas yang ada di pemerintahan atau swasta bisa mendukung program dana desa ini," kata Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kemendes PDTT Rosari Tyas Wardani dalam acara Forum Tematik Bakohumas di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Kamis

Menurutnya penggunaan dana desa yang merupakan tanggung jawab semua komponen tersebut harus tepat sasaran. Apalagi, dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pada 2017 ini dialokasikan sebesar Rp 60 triliun.

“Karena ini berjalan baru 2 tahun, tentu pelaksanaan otonomi di tingkat desa ini memerlukan suatu persiapan pembinaan secara benar, karena berbagai kapasitas sumber daya manusia di desa, pengelola desa ini juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Menurut Staf Ahli Menteri Desa PDTT itu, saat ini Satgas Dana Desa sudah terbentuk, sudah diresmikan. Ia berharap mudah-mudahan dengan satgas ini sangat efektif dalam rangka untuk pengawalan juga.

“Di sisi lain, semua keberhasilan dana desa secara efektf dalam penanggulangan kemiskinan menjadi bagian tanggung jawab bersama-sama antar seluruh kementerian lain dan seluruh kelembagaan, termasuk peran pemerintah daerah dari pemda provinsi, pemda kabupaten, sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henri Subiakto mengharapkan anggota Badan Koordinasi Humas Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan mengawal program dana desa.

“Anggota Bakohumas dapat mensosialisasikan dan mengawal program dana desa ini supaya bisa bermanfaat dengan baik untuk kemakmuran masyarakat desa,” katanya. (mdk/war)