Kemendes PDTT Gelar Diskusi Terkait Format Strategis Pengembangan Daerah Tertentu
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) pada Senin (22/7) di Gedung Makarti Kemendes PDTT menggelar diskusi membahas terkait format strategis pengembangan daerah tertentu ke depan sebagai bahan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi menyampaikan bahwa daerah tertentu memiliki peran yang sangat serius dalam pembangunan nasional. "Problematika daerah tertentu sangat terkait dengan upaya untuk merevitalisasi peran dalam pengembangan daerah tersebut, termasuk isu konektivitas dan sumber daya manusianya," katanya.
Lebih lanjut, Anwar menambahkan bahwa dibalik bonus demografi masih ada tantangan yang sangat besar untuk di daerah tertentu seperti stunting dan karakteristik kewilayahan seperti perbatasan, pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca konflik dan rawan pangan.
-
Apa yang diminta Kemendagri untuk direncanakan oleh Pemda? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik.
-
Kapan Pemkot Medan membahas tentang strategi ini? Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution menjawab Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Medan yang disampaikan Roby Barus dalam Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (28/8).
-
Di mana program TEKAD Kemendes PDTT dijalankan pada tahun 2023? Untuk tahun 2023, Program TEKAD telah melaksanakan Demplot di 352 KPB yang tersebar di 9 Provinsi sasaran Program TEKAD yaitu Maluku Utara; Maluku; NTT; Papua Bara; Papua Barat Daya; Papua Tengah; Papua Pegunungan; Papua dan Papua Selatan.
-
Apa yang menjadi fokus utama dari program TEKAD Kemendes PDTT? Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menegaskan, peningkatan kapasitas warga desa dalam mengembangkan usaha ekonominya menjadi fokus utama dalam program TEKAD.
-
Dimana diskusi publik tentang RPJPD Kaltim di gelar? Diskusi ini membahas tema “Transformasi Pembangunan Menuju Kalimantan Timur Maju, Adil dan Berkelanjutan: Pencapaian, arah kebijakan dan tantangan di era strategis“.
-
Apa yang diminta Kemendagri dari daerah? Lebih lanjut, Tomsi mencatat, masih ada 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
"Perlu adanya redefinisi mengenai konsepsi daerah tertentu dalam kerangka legal yang lebih spesifik memberikan penjelasan secara tegas dan jelas," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PDTu, Aisyah Gamawati menuturkan bahwa istilah 'Daerah Tertentu' sudah tertulis dalam beberapa aturan perundangan di Indonesia yakni UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 semua mencantumkan kata Daerah Tertentu.
Namun, kata Aisyah, istilah tersebut belum terdefinisikan secara baku dan hanya dapat dikenali dari ciri dan karakteristiknya saja, serta pengembangan Daerah Tertentu sendiri belum masuk dalam rumpun urusan/kewenangan. Sehingga, pemahaman Daerah tertentu masih terbatas.
"Oleh karena itu, perlu adanya definisi serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan pengembangan Daerah Tertentu," katanya.
lebih lanjut, Aisyah menyampaikan bahwa perlu adanya suatu langkah untuk melakukan penyusunan naskah akademik pengembangan daerah tertentu, pembuatan regulasi, pemetaan spasial secara digital, serta penyusunan rencana induk pengembangan daerah tertentu untuk 20 tahun ke depan. langkah ini untuk percepatan dalam mengatasi kesenjangan, meningkatnya pemerataan, terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Tertentu
"Secara regulasi belum memiliki hubungan hirarki yang tepat, ke depannya perlu ada ketegasan dan regulasi mengenai apa itu daerah tertentu dan fokus kepada kontekstualisasi daerah-daerah yang memiliki kekhususan bagaimana daerah tertentu bisa memberikan kontribusi untuk orientasi pertumbuhan. Daerah tertentu butuh perlakukan pembuatan dan penerapan kebijakan yang asimetris. Kami akan coba rumuskan beberapa hal tersebut bersama dengan Universitas Gadjah Mada agar bisa dimasukkan dalam perumusan RPJMN dan RPJP berikutnya," katanya.
Hadir dalam diskusi Sekretaris Utama BNPP Suhajar Diantoro, Perencana Ahli Utama Bappenas Suprayoga Hadi, Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi Bappenas Velix Vernando Wanggai, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil KKP Arif M Azis, Kabalilatfo Kemendesa PDTT Eko Sri Haryanto, Kapusdatin Balilatfo Agusta Ivanovich, Staf Ahli Menteri Desa PDTT Conrad Hendarto dan Ekatmawati, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga. Hadir juga dari kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada yakni Suratman, Baiquni, Marsudi Triatmodjo, dan Purwo Santoso. Selain itu juga hadir Akademisi dari Universitas Diponegoro yakni Jawoto. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaBerbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca SelengkapnyaProyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca SelengkapnyaJumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca Selengkapnya10 Proyek strategis nasional ini merupakan bagian dari 35 proyek yang ditetapkan Jokowi.
Baca Selengkapnya