Ketua DPR harapkan pelaku UMKM makin melek digital
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengharapkan pemerintah makin serius membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Menurutnya, program Go Online UMKM yang telah digulirkan pemerintah harus digencarkan karena perkembangan teknologi informasi juga makin cepat dan pasar kian terbuka.
Merujuk hasil riset Mckinsey Institute, Bamsoet mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah itu baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital.
"Angka itu bukan hanya menunjukkan persentase yang teramat kecil, tetapi juga menjelaskan dengan gamblang betapa UMKM lokal sangat terlambat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (29/4).
-
Kenapa DPR dorong UMKM masuk ke digital? Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),
-
Siapa yang ajak UMKM go digital? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
-
Siapa yang mendukung UMKM go digital? Pemerintah berkolaborasi dengan UMKM dan e-commerce untuk menjalankan program, antara lain Gerakan Bangga Buatan Indonesia, ASEAN Online Sale Day, dan Hari Belanja Online Nasional.
-
Apa peran DPR untuk UMKM? 'Kegiatan ini menjadi wujud sinergi kami di DPR bersama Pemerintah yang tiada pernah berhenti untuk menumbuhkan semangat berwirausaha maupun meningkatkan kapasitas produksi bagi pelaku UMKM.'
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Bagaimana BRI ukur digitalisasi UMKM? Penelitian ini dirancang untuk mengukur tingkat digitalisasi UMKM dengan menggunakan tujuh indikator seperti; Infrastruktur Digital, Kepemilikan Alat, Pengetahuan Digital, Pemanfaatan Layanan Digital, Kepercayaan terhadap Layanan Digital, Kesesuaian Antara Kebutuhan dengan Isi Layanan Digital, dan Kepuasan serta Pemahaman terhadap Regulasi.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, data itu juga menjelaskan banyak aspek. Misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara.
Selain itu, ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. "Yang paling utama adalah belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah tanah air," ujarnya.
Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional diyakini akan signifikan.
"Bahkan, jumlah pelaku UMKM pun dipastikan terus bertambah," kata Bamsoet.
Karena itu, Bamsoet mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Go Online UMKM. Mantan wartawan itu menegaskan, pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program itu.
Menurut Bamsoet, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dalam posisi proaktif menyosialisasikan Go Online UMKM. Harus ada sosialisasi yang intensif yang mencakup rencana, target dan time schedule (tahapan-tahapan) Go Online UMKM.
"Karena pelaku UMKM bertebaran di banyak daerah, Kemenkop UKM dan Kominfo tentu harus bekerja sama dengan semua pemerintah daerah," tukasnya.
Bambang menambahkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemda tentu punya data dan paling tahu potensi ataupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.
"Pemerintah memang harus bekerja lebih cepat karena digitalisasi dan otomasi sudah merambah mekanisme kegiatan industri, produksi, lalu lintas barang dan jasa serta transaksi. Bekerja cepat menjadi keharusan agar sektor bisnis dalam negeri, utamanya UMKM, dapat mengejar keterlambatan mereka beradaptasi dengan era digitalisasi dan otomasi sekarang ini," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah terus mendorong agar UMKM lokal bisa merambah pasar digital.
Baca SelengkapnyaBI mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaMengadopsi teknologi digital agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi.
Baca SelengkapnyaUMKM masih menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia kembali mempertegas target untuk mencapai digitalisasi 30 juta pelaku UMKM pada 2024.
Baca SelengkapnyaDi tahun 2021, jumlah pelaku UMKM mengalami penurunan menjadi 64,2 juta.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan program nasional tersebut dapat tercapai apabila seluruh pihak bekerja sama demi kepentingan kemajuan UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Baca SelengkapnyaUMKM diharapkan dapat berkiprah di pasar digital walaupun hal tersebut bukanlah hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaTransaksi yang tercipta mencapai Rp18,7 miliar dengan jumlah peserta mencapai 597 UMKM.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data pada Sistem Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) hingga 16 Juli 2024, tercatat 40.210 atau sekitar 10,52 persen
Baca SelengkapnyaMasih banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam adopsi teknologi digital.
Baca Selengkapnya