Ketua DPR lebih setuju bikin perpus ketimbang naikkan dana parpol
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah menaikkan dana parpol dari APBN. Mereka mengusulkan kenaikan itu dari Rp 180 menjadi Rp 5.000 per anggota partai. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan sah-sah saja jika DPR meminta dana parpol dinaikan oleh negara. Namun bagi dia pribadi, dana perpustakaan jauh lebih dibutuhkan untuk saat ini.
"Kalau saya lebih mementingkan dana perpustakaan daripada dana parpol. Itu pendapat saya pribadi. Tapi serahkan ke fraksi-fraksi saja," kata Ade Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).
Nampaknya Akom tidak begitu tertarik membahas dana parpol. Dengan semangatnya, politikus Golkar ini membahas usulan perpustakaan DPR ke Pemerintah. Menurut dia, perpustakaan DPR bertujuan meningkatkan kualitas anggota DPR yang selama ini banyak disoroti karena berbagai kasus.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang akan dimintai pendapat Prabowo soal kabinet? 'Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo,' kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Dia mengatakan dana perpustakaan DPR bukan dana baru dari rencana pembangunan gedung DPR. Karena sudah dimoratorium, dana pembangunan DPR diusulkannya untuk membangun perpustakaan DPR.
"Saya konsisten tidak setuju bangun gedung DPR baru. Apalagi ada moratorium. Kalau bisa dialihkan dana itu ya kenapa tidak," lanjut dia.
Sejauh ini hanya Akom yang ngotot memperjuangkan pembangunan perpustakaan. Dia pasrah jika Pemerintah tidak menyetujui usulan itu nantinya.
"Ini kan masih usulan. Kalau Pemerintah tidak setuju ya gak apa-apa. Tapi kita akan bicarakan nanti ke fraksi-fraksi," pungkas dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya