Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR lebih setuju bikin perpus ketimbang naikkan dana parpol

Ketua DPR lebih setuju bikin perpus ketimbang naikkan dana parpol Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah menaikkan dana parpol dari APBN. Mereka mengusulkan kenaikan itu dari Rp 180 menjadi Rp 5.000 per anggota partai. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan sah-sah saja jika DPR meminta dana parpol dinaikan oleh negara. Namun bagi dia pribadi, dana perpustakaan jauh lebih dibutuhkan untuk saat ini.

"Kalau saya lebih mementingkan dana perpustakaan daripada dana parpol. Itu pendapat saya pribadi. Tapi serahkan ke fraksi-fraksi saja," kata Ade Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).

Nampaknya Akom tidak begitu tertarik membahas dana parpol. Dengan semangatnya, politikus Golkar ini membahas usulan perpustakaan DPR ke Pemerintah. Menurut dia, perpustakaan DPR bertujuan meningkatkan kualitas anggota DPR yang selama ini banyak disoroti karena berbagai kasus.

Dia mengatakan dana perpustakaan DPR bukan dana baru dari rencana pembangunan gedung DPR. Karena sudah dimoratorium, dana pembangunan DPR diusulkannya untuk membangun perpustakaan DPR.

"Saya konsisten tidak setuju bangun gedung DPR baru. Apalagi ada moratorium. Kalau bisa dialihkan dana itu ya kenapa tidak," lanjut dia.

Sejauh ini hanya Akom yang ngotot memperjuangkan pembangunan perpustakaan. Dia pasrah jika Pemerintah tidak menyetujui usulan itu nantinya.

"Ini kan masih usulan. Kalau Pemerintah tidak setuju ya gak apa-apa. Tapi kita akan bicarakan nanti ke fraksi-fraksi," pungkas dia.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya