Koalisi masyarakat sipil minta pasal penistaan agama dicabut

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama dijatuhkan vonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama. Majelis hakim memutuskan Basuki atau akrab disapa Ahok secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 156a KUHAP. Hakim memerintahkan Ahok langsung ditahan.

Massa pendukung mendesak agar Ahok dibebaskan. Mereka meyakini Ahok tidak bersalah dan tak menistakan agama. Koalisi masyarakat sipil juga ikut bergerak. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali menyuarakan penghapusan pasal penistaan agama.

Mewakili warga sipil, koalisi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), SuaraKebebasan.org, Relawan Nusantara (RelaNU), Lima Indonesia dan kalangan akademisi menyampaikan pernyataan sikap untuk Indonesia Bebas SARA.

Dinda dari SuaraKebebasan.org melihat perlunya pasal penistaan agama perlu dikaji ulang. Bahkan warga sipil menuntut agar pasal itu dicabut.

"Ini semua merupakan lonceng kematian untuk demokrasi Indonesia. Maka itu bersama kita mengajukan yudisial review, kita harus cabut uud penistaan agama." ujar Dinda saat jumpa pers Pernyataan Sikap Warga Sipil untuk Indonesia yang Bebas SARA di hotel Sultan Agung, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

Koordinator KontraS Yati Andriyani menilai, tidak ada kesalahan yang dilakukan Ahok. Tuduhan penodaan agama dinilai tidak tepat dialamatkan pada Ahok.

"Ini persoalan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan berserikat. Apa yang disampaikan oleh Ahok terhadap surat Al Maidah adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat." ujar Koordinator Kontras, Yati Andriyani.