Follow
Komisi IX desak pembentukan pansus usut kasus vaksin palsu
Merdeka.com - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek terkait tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu, Komisi IX DPR mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Hal tersebut untuk mendalami kasus peredaran vaksin palsu.
"Mungkin tidak cukup Panja. Pansus mungkin bisa dibentuk DPR. Karena ini bukan terkait vaksin palsu, tapi juga obat-obatan. Sudah perlu tindak lanjuti lebih komprehensif. Memang paling cepat Panja, tapi kalau DPR ingin lebih serius saya kira Pansus," kata Anggota Komisi IX DPR Ketut Sustiawan dalam Raker dengan Kemenkes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR Siti Masrifah. Menurutnya kasus yang sudah terjadi selama 13 tahun tersebut harus dibahas lintas komisi di DPR.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kasus apa yang sedang diselidiki? Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap adik dari tersangka Harvey Moeis (HM) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Mengapa Petisi 13 di buat? Lahirnya petisi ini adalah keluh kesah dari masyarakat yang sudah menggunung. Sebanyak 13 orang yang mewakili setiap keluarga melakukan tanda tangan yang ditujukan kepada Jenderal Polisi M. Hasan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana DPR minta polisi tangani nopol palsu? Terakhir, Sahroni juga meminta Polri terus lakukan razia pelat rahasia palsu secara berkala. Agar, memberikan efek jera kepada para pemalsu.'Jadi polisi harus terus lakukan razia di jalanan, beresin yang masih nekat-nekat itu, publikasikan kalau perlu. Agar memberi efek jera dan peringatan kepada para pelaku. Ini pelanggaran yang fatal loh soalnya,' tutup Sahroni.
"Kami mengusulkan jangan Panja karena hanya komisi IX. Padahal ini ada masalah hukum, mungkin ke komisi III nantinya. Sehingga kami sepakat dibentuk Pansus," kata Politikus PKB tersebut.
Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang berujar bahwa, pernyataan sikap Menkes Nila bahwa vaksin palsu tersebut tak berbahaya, baru setelah pernyataan tersebut BPOM melakukan penelitian.
"Ini menyederhanakan persoalan. Nanti menteri akan disomasi atau dituntut, komisi IX tidak bisa menghalangi," ungkap Marwan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polusi udara di Jakarta saat ini semakin memburuk.
Baca Selengkapnya
DPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca Selengkapnya
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dengan sudah dibentuknya Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, maka mulai Rabu (10/7) akan dilakukan penyusunan roadmap kerja Pansus angket.
Baca Selengkapnya
Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca Selengkapnya
Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca Selengkapnya
Bertambahnya komisi di DPR RI lantaran, kementerian di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang dipecah.
Baca Selengkapnya
Salah satunya kewenangan Pansus, lanjut Wahyu, adalah memanggil semua pihak.
Baca Selengkapnya
Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.
Baca Selengkapnya