Komnas HAM minta polisi transparan dalam penanganan teroris

Merdeka.com - Komnas HAM mempertanyakan akuntabilitas kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap terduga teroris. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, yang harus dipublikasikan oleh kepolisian bukan berapa jumlah terduga yang ditangkap.

"Kasus kayak begini tidak bisa angka. Kasus ini tidak bisa diujung, dikumpulkan jadi satu, tapi kasus per kasus. Makanya jantung dari akuntabilitas ini semua adalah penggunaan senjata, itu kalau spesifik dalam konteks kekerasan," ujarnya di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9).

Choirul menjelaskan, saat pembahasan RUU Terorisme, penahanan terhadap terduga teroris dikritisi. Kepolisian harus jelas mengumumkan di mana terduga ditahan. Itu berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

"Kita spesifik ngomong soal penahanan, orang bisa ditahan itu harus di-declare, dia ditahan di mana, ini kan gak ada di UU tersebut juga nge-loose begitu saja, baru sekian hari itu di-declare untuk proses hukum berikutnya, itu potensial hak asasi manusia," jelasnya.

Dia mendorong polisi seharusnya mau terang-terangan dalam melakukan tindakan terhadap terduga teroris. Seperti misalnya dalam penggunaan senjata. Anggota yang menindak harus bisa dimintai pertanggungjawaban kepada atasan, guna penangkapan dengan kekerasan tak terulang.

"Dalam konteks tindakan, memang di manapun tertutup, doktrin hukum perang atau TNI itu ada bagian tertentu tertutup, tapi pasca-tindakan, bukan berarti tidak dapat diukur. Dalam konteks sipil, misal penggunaan senjata setelah dia gunakan harus ia laporkan," pungkasnya.