Konflik Qatar, Din Syamsuddin sarankan RI usulkan sidang OKI

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin berharap pemerintah Indonesia sebagai negara Islam segara mengambil langkah dan mendesak diadakannya sidang Darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Melihat kondisi Timur Tengah yang berpotensi menyulut terjadinya perang saudara antara Saudi Arabia, Mesir, UAE, Kuwait terhadap Qatar.

"Salah satu jalan terbaik adalah diadakannya sidang darurat OKI. Tapi hal itu susah terjadi. Dan akan sukar mengambil kesimpulan untuk perdamaian. Karena banyak orang meyakini OKI itu perpanjangan tangan dari negara-negara Islam tertentu. Itu tetap diupayakan, sidang darurat OKI Indonesia mengambil prakarsa," katanya di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Selain itu, dia mengharapkan, sidang Darurat OKI ini dilaksanakan di Indonesia. Tujuannya untuk menjaga kenetralannya, karena Indonesia di OKI terletak pada posisi yang strategis. Sebab jika pertemuan ini dilakukan di Arab Saudi maka itu akan penuh kepentingan.

"Mungkin bukan di sana, tapi di Jakarta atau di tempat lain. Atau kalau tidak kita mengusulkan pada pemerintah Indonesia, untuk melakukan pertemuan sidang darurat OKI atas undangan Indonesia saya tidak tahu mekanismenya," ujarnya.

"Karena sekjen OKI dari Saudi Arabia. Markas besar di Jeddah Saudi Arabia. Jadi dari sudut itu aja agak susah untuk bersikap netral. Maka perlu ada Indonesia menggalang bukan hanya pertemuan satu hal tapi Indonesia dapat menggalang kekuatan negara negara Oki yang moderat cinta damai dan keadilan," tutup Din.

Sebagai informasi Negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yaman, Libya, kemarin memutus hubungan diplomatik dengan Qatar atas alasan negara itu mendukung terorisme terutama kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini dianggap sebagai musuh politik di kawasan.

"Pemerintah Republik Mesir memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Qatar karena permusuhan yang terus menerus terjadi antara otoritas Qatar dan Mesir," demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Mesir, seperti dilansir dari laman Rusia Today, Senin (5/6).

Peristiwa mengejutkan ini menyusul tudingan terhadap Emir Qatar Sheikh Tamim Bin-Hamad yang dikatakan menentang keputusan Negara Teluk dan Amerika Serikat dalam melawan Iran. Dia juga dituduh mengatakan Hamas, Hizbullah, dan Ikhwanul Muslimin bukan organisasi teroris tapi gerakan perlawanan serta menyebut Hamas satu-satunya organisasi yang mewakili rakyat Palestina. (mdk/noe)