KPA sebut setiap hari 4 orang di Sulsel terinfeksi HIV/AIDS

Merdeka.com - Sulsel masuk 10 besar penyuplai terbanyak kasus HIV/AIDS di Indonesia. Sulsel terbanyak ke-8 setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat.

"Sulsel berada di peringkat ke 8 terbanyak se-Indonesia kasus HIV/AIDS. Peningkatan jumlahnya per tahun 1,6 persen hingga 2 persen. Korban atau penderita HIV/AIDS khusus tahun 2016 sebanyak 1.600 orang yang rata-rata per harinya itu bertambah 2 hingga 4 orang," urai Saleh Radjab, sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sulsel saat wawancara usai membawakan materi dalam kegiatan pelatihan pemahaman HIV/AIDS yang digelar KPA Kota Makassar di Hotel Jolin, Kamis (5/10).

Posisi atau peringkat ke 8 Sulsel ini hasil evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Desember 2016 lalu. Karena tiap tahun memang KPA Nasional melakukan evaluasi.

Dijelaskan, untuk pertama kalinya di Indonesia, HIV/AIDS muncul sebagai kasus baru tahun 1987 lalu. Kemudian di Sulsel pertama kalinya ditemukan tahun 1991 lalu.

Dari posisi tahun 1991 hingga Juni 2017, total warga yang terinfeksi HIV/AIDS itu sebanyak 10.133 orang. Di antara 24 kabupaten/kota, terbanyak berasal dari Kota Makassar.

Dari 10.133 orang penderita HIV/AIDS di Sulsel ini, 60 persen laki-laki dan sisanya 40 persen itu perempuan.

"Kasus HIV/AIDS ini fenomena gunung es. Yang angka 10.133 kasus, itu yang sempat terdaftar di layanan kesehatan. Rumusnya WHO, yang teridentifikasi itu baru sekitar 20 persen, yang tidak teridentifikasi 80 persen," jelas Sekretaris KPA Sulsel ini.

Kenapa tidak teridentifikasi, kata Saleh Radjab, karena keluarga korban atau penderita merasa malu. Penderita HIV/AIDS tidak muncul di permukaan karena tinggal di rumah saja, disembunyikan keluarganya.

Apalagi kalau penderita ini meninggal dunia, keluarganya pasti menutupi. Selalu menyampaikan kalau meninggal dunia karena over dosis obat padahal dari ciri-cirinya meninggal dunia karena penyakit HIV/AIDS.

Salah satu cirinya kalau yang meninggal dunia itu, tubuhnya menghitam. Mereka malu mengakui karena menyangkut citra keluarga.

Dalam hal penanganan kasus HIV/AIDS ini, kata Saleh Radjab, KPA Sulsel kaya program tapi tidak bisa terealisasi semua karena tidak punya anggaran. Salah satu kendalanya adalah karena KPA ini adalah lembaga non kementerian. KPA tidak punya nomenclatur dalam APBD, tidak sama dengan dinas-dinas, badan-badan.

"Jadi kita nyantol seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja. Kita selalu coba menggugah bupati-bupati, DPRD supaya ada kepedulian untuk menyisihkan anggaran dalam hal penanganan HIV/AIDS ini," ujarnya.

Meski demikian, tambah Saleh Radjab, pihaknya selalu berusaha memaksimalkan penanganan HIV/AIDS ini untuk menekan penambahan jumlah. Salah satunya adalah membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) sebagai katup pengamanan terdepan. Tokoh-tokoh masyarakat yang peduli, direkrut.

Diharapkan setiap desa ada WPA-nya yang berkoordinasi dengan KPA di daerahnya masing-masing melakukan pertemuan reguler, mengindetifikasi warganya yang ditengarai profesinya patut dicurigai tidak jauh dari HIV/AIDS.