KPAI kecam buku balita mengandung unsur LGBT

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam buku yang ditulis oleh Intan Noviana yang diterbitkan oleh Pustaka Widyatama. Salah satu isi buku pelajaran itu diduga mengampanyekan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Buku yang dikritisi KPAI berjudul 'Balita Langsung Lancar Membaca' itu memuat kata Opa bisa jadi waria, Fafa merasa dia wanita, dan ada waria suka wanita. Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai isi buku itu memuat kampanye LGBT.

"Misalnya widya bisa menikahi fifi, itu kan ada unsur perempuan, berarti yang kita tangkap kan lesbian, di situ mengampanyekan nya," kata Retno saat jumpa pers di Gedung KPAI, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Orang lain juga bertanya?

"KPAI pun mendesak penerbit untuk menarik buku yang masih ada di pasaran dan segera diganti," tambahnya.

Retno menilai, ejaan pada kalimat itu tersirat unsur LGBT secara sistematis. Misalnya, dia mengungkapkan, ada ejaan Fafa padahal maksudnya Papa. lanjut dia, Penulisnya lebih menekankan kata Vokal A.

"Misalnya opa bisa menjadi waria, jadi kayaknya dia mengajarkan di halaman itu huruf a semua, jadi huruf hidup a, seperti itu," ujar Retno.

Lanjut Retno, KPAI juga telah memanggil penerbit, namun yang bersangkutan tidak datang tanpa konfirmasi. Pihaknya secara tegas akan memanggil kembali si penerbit mengingat buku tersebut menjadi kontroversi dan meresahkan orang tua.

Retno juga meminta para orang tua untuk jeli melihat konten buku yang dibaca anak balita. Dengan hal ini, KPAI akan ikut mengawasi buku buku lain yang ditulis oleh Intan Noviana. Sebab penelusuran KPAI, ternyata Intan Noviana cukup produktif menulis buku anak-anak yang jumlahnya sudah diterbitkan banyak. Buku lainnya berjudul 'Belajar Membaca Tanpa Mengeja' yang terdiri dari 2 seri.

Kemudian ada buku berjudul Sembilan Langkah Dalam 9 Hari Anak Balita Lanca Membaca dengan Metode Tanpa Mengeja, dan 1000 Anak Lancar Membaca Tanpa Dieja. KPAI pun akan mendorong IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) untuk ikut menegur para penerbit jika bukunya terindikasi mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan radikalisasi.

"KPAI juga mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Perbukuan Nasional agar sistem kontrol buku yang beredar di Indonesia," tutup Retno.

(mdk/fik)