Follow
KPPU duga ada 7 perusahaan terlibat praktik kartel beras
Merdeka.com - Sebanyak 7 perusahaan diduga terlibat praktik kartel beras sehingga mengakibatkan kelangkaan beras medium di Jakarta selama 3 bulan terakhir. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf di sela mengecek ketersediaan beras di grosir besar Pasar Legi, Solo, Rabu (2/12).
"Kami sudah melakukan pemantauan di berbagai wilayah di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Medan, Makassar dan Surabaya. Stok beras dengan berbagai kualitas rendah hingga tinggi tersedia banyak. Bahkan stok beras kualitas medium paling banyak. Tetapi mengapa di Jakarta tidak ada pasokan," tandasnya.
Selain KPPU, lanjut Syarkawi pemantauan juga melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan bantuan tersebut, pihaknya bisa lebih fokus untuk mendalami guna mengurai persoalan yang terjadi, mengingat produksi beras di Indonesia melimpah.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Dimana pungli terjadi di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Siapa yang melakukan pungli di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Bagaimana sistem pungli di Rutan KPK berjalan? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
"Hasil pemantauan kami, sampai saat ini pasokan dari luar Jakarta semua ada. Kami akan didalami bagian mana yang terputus antara sentra produksi dengan sentra konsumen yang ada di ibu kota, terutama di pasar induk, seperti Pasar Cipinang," tandasnya.
Dia menambahkan, dari hasil monitoring yang dilakukan di masing-masing provinsi diketahui memang ada pemain-pemain besar, yakni penggilingan besar dan pedagang besar.
"Mereka ini berpotensi mengendalikan pasokan atau mengatur pasar yang membuat harga bisa menjadi menjadi lebih tinggi. Itu yang menjadi obyek pengawasan kami di KPPU," ucapnya.
KPPU, lanjut dia, juga menemukan bahwa di Surabaya ada pedagang yang mau menjual ke Jakarta namun tidak bisa masuk. Dia menegaskan, jika nanti ditemukan bukti yang menunjukkan mereka melakukan persekongkolan untuk menahan pasokan, KPPU akan mengenakan denda maksimal Rp 25 miliar.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar sanksi yang dijatuhkan sampai ke pencabutan izin. KPPU bisa merekomendasikan pencabutan izin apabila mereka melakukan praktik kartel beras," tegasnya.
Sementara itu terkait tujuh perusahaan besar yang terlibat praktik kartel beras, meski sudah mengantongi datanya, dia enggan membeberkan lebih jauh.
"Masih akan dirapatkan, kami akan membeberkannya ke publik apabila semuanya sudah pasti," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Tim tersebut akan mengumpulkan segala informasi terkait penyebab mahalnya harga beras serta menganalisa seluruh aktivitas perberasan.
Baca Selengkapnya
Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca Selengkapnya
KPK menetapkan enam orang tersangka kasus korupsi penyaluran bansos beras. Salah satunya Mantan Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo
Baca Selengkapnya
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya
Tersangka dari pihak perusahaan pelat merah, yakni Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo.
Baca Selengkapnya
Pengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Baca Selengkapnya
Dari 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos beras, KPK baru menahan 3 di antaranya. Mereka yang ditahan berasal dari perusahaan swasta.
Baca Selengkapnya
Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca Selengkapnya
Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca Selengkapnya