Follow
KPU batalkan petahana, Pilwalkot Makassar hanya diikuti 1 paslon
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akhirnya membatalkan penetapan pasangan calon (paslon) petahana nomor urut 2 Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti. Pembatalan berupa mencabut SK No 35 yang memuat nama dua paslon dalam sidang pleno yang berlangsung kurang lebih dua jam di kantor KPU Makassar, Kelurahan Antang, Jumat (27/4).
Dalam sidang pleno yang dipimpin ketua KPU Makassar Syarief Amir, juga menerbitkan SK No 64 yang memuat penetapan paslon Wali Kota dan wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.
Rahma Saiyed, komisioner divisi data KPU Makassar yang dikonfirmasi membenarkan adanya rapat pleno penetapan satu paslon, setelah mencabut SK No 35.
-
Siapa yang memberhentikan Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Siapa yang mendaftar sebagai bacabup Klaten di PKS? Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan Youtuber Ridwan Hanif ikut penjaringan bakal calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) Klaten 2024 yang dibuka PKS.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
"Iya tadi siang kami sudah terbitkan SK baru menetapkan satu paslon saja yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi tanpa paslon pertahana yang sebelumnya ada, yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti. Kami ini hanya eksekutor yang mengeksekusi hasil keputusan MA kemarin yang menguatkan putusan PTTUN," kata Rahma Saiyed.
Mengenai sidang pleno yang terkesan tertutup hingga malam hari baru diketahui awak media, Rahma Saiyed mengklarifikasi sebenarnya sidang pleno itu tidak tertutup.
Dijelaskan, hari ini agenda ketua KPU Makassar berangkat ke Jakarta untuk koordinasi dan konsultasi ke KPU terkait teknis berikutnya dalam menjalankan tahapan Pilwalkot. Tetapi karena mendapat informasi dari tim kuasa hukum bahwa salinan putusan MA sudah ada di PTTUN, maka segera dijemput salinan putusan MA itu dan langsung menggelar sidang pleno.
"Semua komisioner lengkap siang tadi, besok diperkirakan berpencar karena masing-masing ada agenda sehingga mumpung kita ada semua, segeralah digelar sidang pleno karena dasarnya sudah diterima yakni salinan putusan MA," jelas Rahma Saiyed.
Selanjutnya, kata Rahma Saiyed, KPU Makassar fokus pada tahapan berikutnya yakni masukkan disain surat suara ke percetakan di Surabaya, 30 April mendatang.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Budi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca Selengkapnya
Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya Pilkada Maros hanya diikuti satu pasangan bakal calon.
Baca Selengkapnya
Berarti hanya ada paslon Chaidir Syam-Suhartina Bohari yang merupakan petahana maju di Pilkada Maros.
Baca Selengkapnya
Dody menjelaskan, hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
Baca Selengkapnya
Awalnya ada 11 pasang yang hendak mengajukan diri, namun 9 orang dinyatakan belum memenuhi syarat.
Baca Selengkapnya
Putusan itu diwarnai disentting opinion tiga hakim MK.
Baca Selengkapnya
Dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi untuk menguntungkan Prabowo-Gibran juga tidak beralasan secara hukum.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.
Baca Selengkapnya
Debat seyogyanya digelar pada 20 November 2024 mendatang. Demikian dikatakan Anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi.
Baca Selengkapnya
Kubu AMIN hanya tersenyum saat MK menyebutkan bahwa tidak ada bukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Baca Selengkapnya
Syaiku menyebut Anies tidak dapat memberikan SK dari partai lain hingga batas waktu yang telah ditentukan
Baca Selengkapnya
KPU membantah sengaja meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk menghindari Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya