KPU larangan sinetron dibintangi kandidat Pilkada ditayangkan

Merdeka.com - Gugus tugas yang terdiri dari empat lembaga yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers melarang penayangan sinetron yang dibintangi kandidat peserta Pilkada serentak 2018. Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan menyampaikan ada salah seorang kandidat calon dalam Pilkada bermain dalam sinetron religi.

"Gugus tugas akan bersikap melarang sinetron yang dibintangi kandidat dalam Pilkada. Kandidat itu pemain sinetron dakwah," sebutnya saat Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Pelarangan ini, ditegaskan Wahyu bukan berarti pihaknya anti dakwah atau anti Islam. Ia mengimbau kepada semua pihak agar tidak memelintir kebijakan itu.

"Tolong dipahami. Jangan dipelintir gugus tugas anti dakwah. Enggak ada hubungannya. Gugus tugas anti Islam, enggak ada hubungannya," ujarnya.

Ia menegaskan persoalannya ialah karena sinetron itu ditayangkan di lembaga penyiaran. Terkait film Dilan yang dalam salah satu adegan muncul salah satu kandidat Cagub Jawa Barat, Wahyu mengatakan tak menjadi soal karena Dilan ditayangkan di bioskop.

"Bagaimana dengan film Dilan? Karena salah satu bintangnya kandidat juga? Pertanyaannya apakah bioskop itu lembaga penyiaran? Kan bukan. Jadi masalah kalau Dilan ditayangkan di TV. Karena bioskop bukan lembaga penyiaran, TV merupakan lembaga penyiaran," jelasnya.

Isu-isu seperti ini kerap dipelintir dan ia menemukan gejala larangan penayangan sinetron religi yang dibintangi kandidat Pilkada serentak itu akan dipelintir jadi isu anti Islam.

"Hal-hal ini jangan dipelintir. Sinetron tidak Islami didukung, sinetron dakwah malah enggak boleh. Jangan seperti itu," ujarnya.

"Penting kita sampaikan bahwa gejala seperti itu sudah ada. Bawaslu juga pernah mengalami itu. Saat penggantian logo dituduh komunis gaya baru karena gambar Pancasila enggak ada," lanjutnya.

Wahyu mengatakan penting menyampaikan hal ini apalagi ada pengurus parpol yang hadir. Dengan demikian keputusan KPU dapat dipertanggungjawabkan dari sisi regulasi.

"Kita tak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu memelintir itu menjadi isu yang tidak jelas," ujarnya. Ia menambahkan setiap keputusan gugus tugas mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017.