Kuasa Hukum Pemprov Papua Duga Ada 'Penyusup Kiriman' KPK di Rapat Anggaran

Merdeka.com - Kuasa Hukum Pemprov Papua Roy Rening melihat ada motif untuk menjatuhkan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam dugaan korupsi. Dia menduga ada oknum yang ikut rapat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2). Oknum itu diduga bekerja sama dengan KPK untuk menjatuhkan Lukas Enembe.

"Saya baru pulang dari papua sekaligus rapat. Ternyata memang ini didesain. Ada orang di dalam rombongan pak Gubernur ini yang membocorkan ke KPK," katanya di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/2).

Dia melanjutkan, oknum itu diduga mengirim foto dan percakapan rapat melalui WhatsApp kepada pegawai KPK, Gilang Wicaksono. Namun, bukti itu diduga telah dihapus atau dihilangkan.

Oknum yang diduga sebagai penyusup ini sempat meminta uang kepada kabid anggaran Pemprov Papua Nus Weya, untuk dibagikan kepada peserta rapat. Tetapi hasilnya nihil.

"Ternyata orang ini minta uang kepada Nus untuk malam itu dibagi-bagi kepada semua peserta. Tapi Pak Nus bilang tidak ada duit, juga konfirmasi ke kepala PU juga tidak ada uang,"ucapnya.

"Jadi ada desain, foto itu keluar ke KPK, tapi juga ada permintaan uang melalui kabid anggaran gubernur supaya uang-uang itu dibagi saat itu. Itu yang kita katakan berdesain kerja sama antara oknum rombongan Pak Gubernur dengan ini, tidak ada orang lain dalam pertemuan itu. Itu pertemuan sangat khusus antara DPRD, Gubernur Papua, tim anggaran pemda, dan kemendagri. Tapi kenapa foto itu keluar. Sehingga kita berpendapat ada konspirasi untuk menjatuhkan gub papua," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, upaya pencegahan korupsi dilakukan untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua. Karena KPK memiliki tanggungjawab untuk mendorong beberapa perubahan dan perbaikan di daerah tersebut.

"Seperti yang sering KPK sampaikan pada seluruh kepala daerah dan DPRD di beberapa daerah, KPK menegaskan program Pencegahan harus dilakukan dengan komitmen yang penuh, sehingga jika ada kepala daerah yang melakukan korupsi, tetap akan diproses sesuai aturan berlaku," tutup Febri.

Reporter: Suranti Yunidar