Kuda laut kering 16,5 Kg coba diselundupkan lewat Bandara Makassar

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Selama Juni hingga September 2017, pihak Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar menggagalkan penyelundupan kuda laut kering 16,5 kilogram. Diperkirakan nilai ekonomi Rp 567 juta diselamatkan dari pengungkapan kasus tersebut.

"16,5 kilogram kuda laut dengan nilai ekonomi Rp 567 juta itu disita di bandara internasional Sultan Hasanuddin sejak Juni hingga September ini. Rencananya akan dikirim ke Surabaya dan Jakarta," kata kepala seksi data dan informasi BKIPM Makassar Muhammad Irfan Rais, saat dikonfirmasi, Selasa, (26/9).

Irfan merinci, masing-masing, Rabu, (21/6) disita 5 kilogram kemudian 10 kilogram pada Rabu, (16/8). Dan terakhir, sebanyak 1,5 kilogram pada Senin kemarin, (25/9).

Orang lain juga bertanya?

Penyelundupan komoditi kuda laut kering ini, kata Irfan, adalah pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menurut dia, kuda laut adalah jenis ikan yang dilindungi sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar, ungkapanya, telah memasukkan 33 spesies kuda laut ke dalam daftar Appendiks II CITES yang berarti bahwa perdagangan kuda laut harus mengikuti ketentuan perdagangan internasional. CITES merekomendasikan batas minimal ukuran minimal 10 cm untuk semua spesimen kuda laut dalam perdagangannya.

"Lalu lintas perdagangan harus dilakukan dalam bentuk hidup dan bukan dalam bentuk kering. Penetapan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa status kuda laut di alam yang terancam punah akibat pemanfaatan manusia," imbuh Irfan.

Ditambahkan, BKIPM Makassar saat ini melakukan pemutakhiran sistem pengawasan dan pelayanan komoditi perikanan di bandara internasional Sultan Hasanuddin, Makassar berupa pengawasan terintegrasi selama 24 jam dengan pelayanan perizinan satu pintu.

"Pemutakhiran sistem pengawasan terintegrasi dengan pelayanan perizinan satu pintu selama 24 jam dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa tanpa mengurangi fungsi pengawasan lalu lintas komoditi perikanan di bandara," pungkas Muhammad Irfan Rais.

(mdk/gil)