Mahasiswa Yogya juga surati Presiden minta Menteri Rini dicopot

Merdeka.com - Kedatangan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Yogyakarta dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Sambil melakukan aksi mogok makan, mereka mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memecat Rini karena namanya masuk dalam Panama Papers.

"Mahasiswa minta Pak Jokowi agar mengganti Rini dengan yang lebih baik," kata Ferli, juru bicara Aliansi Nasional Mahasiswa (Panama), Rabu (27/4). Ferli menyatakan, hingga hari ketujuh, aksi mogok makan di halaman DPRD DIY tetap menuntut Rini dipecat dari jabatannya.

Ferli menyebutkan, kebocoran dokumen dari Mossack Fonseca (Panama Papers), yang kemudian telah dikaji oleh wartawan investigasi dari berbagai negara, perlu dikaji oleh pemerintah RI. Utamanya terkait sejumlah data dan nama-nama pejabat negara yang ada di dalamnya.

Mereka meyakini nama-nama yang ada di dokumen yang bocor itu adalah pelaku kejahatan, pejabat negara menghindari pajak dan menumpuk kekayaan di perusahaan bebas pajak di luar negeri.

"Ada 2.961 nama dan badan usaha milik orang Indonesia dengan nilai Rp 11.400 triliun. Itu dana besar hasil kejahatan dan pengemplangan pajak yang seharusnya dibayar ke negara," katanya.

Ferli menyatakan masyarakat perlu tahu fakta bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 hanya Rp 1.936 triliun. Sementara, dana yang disimpan di negeri bebas pajak lebih dari 6 kali lipat.

Utang Indonesia per 2015 mencapai Rp 4.376 triliun. Menurutnya, ada banyak kebutuhan proyek pembangunan nasional infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang harus dibiayai.

"Pemerintah harus tegas, menindak pejabat dan korporasi yang terlibat di Panama Papers lewat penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan lain-lain," kata Ferli.

Dia mengingatkan, pemerintah dan legislatif diingatkan jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak. Termasuk nama politisi, pengusaha nasional, perusahaan hingga pejabat negara yang terekam dari data offshore seperti Rini Soemarno, Menteri BUMN.

Di beberapa negara, seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaigsson mundur dari Perdana Menteri setelah didesak rakyatnya karena masuk data dokumen Mossack Fonsecca.

"Presiden Joko Widodo perlu segera pecat dan tangkap Rini Soemarno karena telah masuk daftar pengemplang pajak dan pencucian uang di yurisdiksi bebas pajak (offshore) di luar negeri. Rini juga bertanggungjawab atas keluarnya izin prinsip perpanjangan JICT selain menjadikan BUMN liberal dan tidak sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rini menghambat terlaksananya Nawacita yang dicanangkan Presiden," kata Ferli.