Mahfud MD Klaim Tak Ada Catatan Pelanggaran HAM Indonesia di Dewan HAM PBB
![Mahfud MD Klaim Tak Ada Catatan Pelanggaran HAM Indonesia di Dewan HAM PBB](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2022/06/16/1444642/540x270/mahfud-md-klaim-tak-ada-catatan-pelanggaran-ham-indonesia-di-dewan-ham-pbb.jpg)
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD membantah kabar Dewan HAM PBB menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia. Termasuk situasi yang terjadi di Papua.
Menurut Mahfud MD, kabar Dewan HAM PBB ingin meminta klarifikasi pemerintah atas pelanggaran HAM di Papua hanya provokasi di media sosial.
"Kita ini sebenarnya diprovokasi oleh medsos yang tidak jelas. Kalau saudara buka websitenya Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB yang pidato kemarin itu tidak ada. Indonesia itu bersih dari masalah Papua," kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Kamis (16/6).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Mengapa Prabowo menanggapi singkat keputusan Mahfud Md? "Itu hak politik," kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
Mahfud MD juga membantah kabar adanya pembentukan panitia untuk menginvestigasi pelanggaran HAM di Papua.
"Itu dari mana sumbernya? Saya sudah langsung ke markasnya, enggak ada," ucap dia.
Sejak 2020 Dewan HAM PBB Tak Pernah Singgung Persoalakn HAM
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menambahkan, sejak 2020 Dewan HAM PBB tidak pernah menyinggung persoalan HAM di Indonesia. Justru, Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah memproses penanganan pelanggaran HAM berat, dengan diprosesnya kasus Paniai di Papua ke pengadilan.
"Tapi di luar kan seakan-akan pelanggaran HAM itu disoroti PBB. Enggak ada," ujar dia.
Mahfud MD menyebut yang menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia hanya kelompok tertentu. Dia mengambil contoh, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaporkan pelanggaran HAM di Indonesia ke Special Procedure Mandate Holders (SPMH).
SPMH merupakan salah satu unit di bawah PBB yang berisi pakar independen. Mereka bertugas memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait implementasi HAM maupun kondisi HAM yang bersifat darurat di suatu negara.
Menurut Mahfud MD, laporan yang disampaikan LSM akan ditampung SPMH. Setelah itu, SPMH menyampaikan laporan tersebut kepada negara terkait.
"Itu SPMH bukan Dewan HAM. Laporan itu maksudnya menyampaikan ke pemerintah. Lalu kita jawab, 'oh iya selesai'. Jadi enggak ada masalah," kata dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Mahfud MD Bicara Penyakit Hukum di Indonesia: Kalau Enggak Ada Hukumnya, Diatur Supaya Ada](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/14/1718352116224-tuk2h.jpeg)
Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.
Baca Selengkapnya![Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/5/1717542694310-7dq05.jpeg)
Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.
Baca Selengkapnya![Kampanye di Padang, Mahfud MD Janji Segera Rumuskan UU Masyarakat Hukum Adat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/18/1702872653891-vaixv.jpeg)
Mahfud berjanji untuk mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Mahfud Akan Serahkan Pengunduran Dirinya Langsung ke Presiden, Begini Respons Istana](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/31/1706692788767-ti7ki.jpeg)
Sikap Mahfud MD tersebut menujukkan sikap tata krama ketimuran yang baik
Baca Selengkapnya![Mahfud Tegaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Tangan Menko Polhukam Selanjutnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/1/1706785936016-8pwhv.jpeg)
Mahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.
Baca Selengkapnya![Mahfud MD di Lumajang: Ada yang Mengatasnamakan Bansos atas Namanya Sendiri](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/7/1707311173063-ane8.jpeg)
Mahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.
Baca Selengkapnya![Di Debat Cawapres Mahfud MD Singgung Jokowi Hobi Impor Pangan, Begini Fakta Menurut BPS](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/22/1705923969431-cps3dh.jpeg)
Mahfud mempertanyakan komitmen pemerintah saat ini yang terus menerus impor pangan.
Baca Selengkapnya![Respons Mahfud MD soal Data Anggaran Pertahanan yang Seharusnya Dibuka Untuk Publik](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/8/1704718797347-deo69.jpeg)
Mahfud Md memberi tanggapan mengenai data anggaran pertahanan yang seharusnya dibuka untuk publik pada saat debat ketiga Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya![Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/14/1713060715484-9sbly.jpeg)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya