MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Biaya Penunjang Operasional di Pemprov Banten

Merdeka.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pencairan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017-2021 ke Kejati Banten, Senin (14/2). Hal ini lantaran adanya dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000.

"Biaya penunjang operasional tidak dapat digolongkan sebagai honorarium atau tambahan penghasilan, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ (surat pertanggungjawaban) yang sesuai peruntukannya," kata Bonyamin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/2).

Bonyamin mengatakan, yang dimaksud dalam dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi oleh pihaknya, lantaran dalam penggunaan selama kurang lebih lima tahun periode Wahidin Halim-Andika, diduga tidak dipertanggungjawabkan melalui SPJ.

"Sehingga berpotensi digunakan untuk memperkaya diri atau orang lain, sehingga diduga melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Ayat 1," ujarnya.

Menurut Bonyamin patut diduga anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dianggap sebagai honor (take home pay), dan tidak dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang sah dan lengkap.

"Sehingga dikategorikan sebagai dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp40 miliar, atau dapat lebih kurang atau lebih besar dari jumlah tersebut sepanjang terdapat SPJ yang kredibel," jelasnya.

Bonyamin menduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara pencairan biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur Banten, telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

"Jika pencairan tahun 2017 diduga tidak ada LPJ kredibel, maka semestinya PPK dan Bendahara tidak melakukan pencairan dana penunjang operasional tahun 2017 sampai 2021," katanya.

Boyamin mengatakan menyerahkan sepenuhnya laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut kepada Kejati Banten.

"MAKI tetap menjunjung azas praduga tidak bersalah, laporan aduan ini hanyalah sebagai bahan proses lebih lanjut oleh Kejati Banten, untuk menentukan ada tidaknya dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut di atas," ujarnya.

Merdeka.com telah berusaha untuk mengonfirmasi terkait adanya laporan MAKI ini ke Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pemprov Banten Beni Ismail. Namun hingga berita ini tayang, pesan tertulis yang dikirim tidak kunjung dibalas. (mdk/cob)