Mantan Danjen Kopassus Ini Punya Karir Cemerlang, dari Pimpinan DPR hingga Wakil Menteri
Presiden Prabowo Subianto melantik Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan. Dia lahir di Manado pada tahun 1957 silam. Dia merupakan purnawirawan Letnan Jenderal TNI bintang tiga.
Sosok Lodewijk bukan baru di dunia politik. Dia telah menempati banyak jabatan strategis baik di partai maupun DPR.
Hingga Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Lodewijk sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Lodewijk mengenyam pendidikan SMP di Manado hingga tahun 1973. Dia kemudian pindah dan masuk ke SMA di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kiprah suami dari Meria Agustina dalam dunia militer, diawali masuknya Lodewijk ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang dan lulus pada 1981.
Selama bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elite itu dibentuk oleh Luhut Pandjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.
Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.
Pada masa kepemimpinan di Kopassus, dia memprakarsai pula sejumlah penyuluhan dan pendidikan bagi anggotanya terkait dengan hak asasi manusia (HAM).
Dia lalu ditunjuk sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam Kodam) I/Bukit Barisan pada tahun 2011, serta Komandan Resor Militer 052/Wijayakrama pada 2006-2007.
Kemudian, ia mendapat promosi jabatan sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD) pada 2013.
Pada tahun 2013, Lodewijk dipercaya menjadi Panglima Komando Gabungan Pengamanan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.
Selama berkiprah di kemiliteran, dia juga sempat mendapat sejumlah penugasan ke luar negeri. Mulai dari Kuwait, Turki, Swiss, Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia, India, dan beberapa negara ASEAN.
Setelah pensiun dari dunia militer pada 2015, ia masuk ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar. Dia sempat dipercaya menempati kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Lampung saat partai itu diketuai oleh Setya Novanto.
Di partai berlambang pohon beringin itu, dia kemudian menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar pada 2018 ketika partai tersebut diketuai oleh Airlangga Hartarto.
Setelah pensiun, Lodewijk juga sempat menduduki kursi komisaris di sejumlah perusahaan, di antaranya Home Centre Indonesia, Panca Amara Utama, PT Puncak Emas Tani Sejahtera, hingga PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA).
Pada Pemilu 2019, Lodewijk kemudian berhasil duduk di Senayan setelah sukses mendulang suara terbanyak berkat modal sosialnya sebagai purnawirawan militer pada Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I.
Pada tahun 2021, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan posisi Azis Syamsuddin yang terjerat kasus korupsi.
Adapun dalam keanggotaan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR, dia duduk di Komisi I DPR yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika dan intelijen.
Selama berkantor di DPR, dia kerap menumpangi mobil pribadinya yang terbilang gagah dan nyentrik berwarna kuning. Mobil tersebut merupakan kendaraan taktis DAPC-2 Wolf yang kerap digunakan Korps Brimob, namun telah dimodifikasi menjadi mobil sehari-hari.
Adapun saat kontestasi Pilpres 2024, Lodewijk ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Sayangnya sebagai kontestan Pemilu 2024, Lodewijk sendiri gagal mempertahankan kursinya di Senayan.
Meski gagal melenggang kembali ke Senayan, dia justru didapuk sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Penunjukan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.
Di pos baru tersebut yang merupakan pecahan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu, dia akan bekerja membantu Budi Gunawan selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Adapun urusan hukum kini dipecah dan menjadi kewenangan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.
Kemenko Polkam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
Sebagai salah satu kementerian koordinator dari tujuh kementerian koordinator yang ada pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan memiliki rentang kendali yang sangat jauh.
Istilah politik sendiri dalam nomenklatur tersebut dirasa memiliki makna teoritis dan praktis. Di situlah rupanya peran Letjen (Purn) dituntut sebab paska tugasnya di tentara, Lodewijk telah malang melintang pula di dunia politik.
Untuk itu, kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tersebut dirasa seusai dengan latar belakang dan kiprah yang digelutinya selama ini. Dikutip dari Antara.
