Marak software bajakan, negara rugi Rp 2 triliun selama 2 tahun

Merdeka.com - Peredaran perangkat lunak atau software bajakan menjadi perhatian serius bagi Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Apalagi, barang-barang asli namun palsu itu telah merugikan negara sampai Rp 2 triliun terhitung sejak 2014 lalu.

"Kerugian negara yang ditafsir sekitar Rp 2 triliun dari 2014 sampai awal tahun 2015," ungkap Direktur Reserse dan Kriminal Khusus AKBP Suharyadi Sujono di sela-sela sosialisasi UU No. 28 Tahun 2014 di Harco Mangga Dua, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Sementara itu, pengelola Harco Mangga Dua menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memberantas produk bajakan. Dengan begitu, konsumen yang berdatangan tak perlu khawatir lagi privasi pengguna atas barang elektroniknya terjamin.

"Kami ingin agar pelanggan dapat berbelanja tanpa perlu khawatir produk-produk yang dibeli bukan produk palsu atau bajakan. Oleh karena itu, kami mendukung berlakunya UU Hak Cipta dan kegiatan sosialisasi UU ini oleh Polda Metro Jaya," sahut Property Manager Harco Mangga Dua Solihin Efendi.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Djumantara mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan perangkat lunak (software) bajakan. Jika ketahuan memanfaatkan dan memakai produk hasil bajakan, siap-siap mendapat sanksi denda hingga Rp 50 juta.

"Setiap konsumen yang menginstal, membeli dengan software bajakan di Mangga Dua, maka bisa kena sanksi denda sekitar Rp 25-50 juta," ujar Nandang di sela-sela sosialisasi UU No. 28 Tahun 2014 di Harco Mangga Dua, Jakarta Pusat, Rabu (13/5). (mdk/tyo)