Ma'ruf Amin Soal Revisi UU TNI: Jangan Cederai Semangat Reformasi

Merdeka.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu hal yang disorot dalam revisi UU ini prajurit aktif diusulkan dapat menduduki jabatan sipil lebih banyak.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, wacana revisi UU TNI harus dibahas lebih lanjut secara komprehensif agar tidak mencederai semangat reformasi.

“Soal adanya usulan perwira aktif bisa (lebih banyak menduduki jabatan sipil) coba dibicarakan. Yang penting tentunya jangan mencederai semangat reformasi,” kata Ma’ruf Amin di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5).

Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengingatkan, salah satu semangat reformasi adalah penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

“Dulu itu kan menghilangkan dwifungsi, semangat itu yang jangan dicederai,” pesannya.

Ma’ruf Amin mengatakan, pembahasan revisi UU TNI tidak menjadi masalah bisa tak menjurus pada pengembalian dwifungsi ABRI.

“Asalkan itu bisa, artinya bisa tidak kembali ke arah itu (dwifungsi ABRI), saya kira silakan dibicarakan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/5), Luhut mengatakan revisi UU TNI perlu dilakukan agar perwira TNI AL bisa membantu Kemenko Kemaritiman.

"Kita tambahkan di Kemenko Maritim bisa juga perwira aktif masuk. Karena kan itu banyak bidang-bidang yang bisa ditangani oleh perwira-perwira angkatan laut," kata dia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyebut saat UU TNI dibentuk, Kemenko Kemaritiman belum ada. Sehingga tidak ada aturan tentang keterlibatan TNI di sektor kemaritiman.

"Padahal banyak bidang-bidang, masalah kelautan yang harus diisi orang angkatan laut, yang ngerti laut," ujarnya.

Tak hanya membantu Kemenko Kemaritiman, Luhut juga mendorong agar dalam UU TNI mengatur keterlibatan perwira TNI AL di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Khusus di Bakamla, perwira TNI bakal fokus pada penanganan illegal fishing.

"Kita kan mau ada perwira-perwira yang bagus juga ikut mengawasi itu (illegal fishing)," ucap Luhut.

Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi I DPR untuk merevisi UU TNI. Draf revisi UU tersebut akan didorong ke DPR segera.

"Sudah dibahas dengan Komisi I, mestinya kita akan ajukan ke parlemen segera," tutupnya.