Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Komisi I Soal Revisi UU TNI Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil: Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba

Ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.

revisi uu tni
Komisi I Soal Revisi UU TNI Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil: Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba
Komisi I Soal Revisi UU TNI Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil: Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba (©merdeka.com)

Ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
Komisi I Soal Revisi UU TNI Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil: Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba
Sebanyak 18.580 prajurit TNI dari tiga angkatan ikut meramaikan HUT TNI ke-69, Surabaya, Selasa (07/10/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo) © 2023 liputan6

Komisi I Soal Revisi UU TNI Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil: Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menila ketakutan kembalinya dwifungsi ABRI seiring Revisi Undang-Undang TNI tak akan terjadi.


"Tidak perlu kekuatiran stigma negatif dwifungsi zaman orba, di mana struktur organisasi militer menduplikasi organisasi pemerintahan yang berakibat masuk dalam seluruh aspek social politik. Dengan adanya UU 34/2004 TNI, ini sudah selesai," kata Bobby saat dikonfirmasi, Jumat (7/6).

Politikus Golkar itu mengatakan, jabatan sipil untuk diisi TNI saat dibatasi dan diatur.

Komisi I Soal Revisi UU TNI Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil: Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba
Personel TNI bersiap menunjukan aksi bela diri usai mengikuti upacara gladi bersih HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Gladi bersih ini dimulai dengan parade tiap satuan, AD, AL, dan AU. (Liputan6.com/Faizal Fanani) © 2023 liputan6

"Jabatan-jabatan sipil yang memerlukan kualifikasi personel militer dibatasi. Tidak perlu kuatir," ujar Bobby.

Penjelasan DPR

Menurut Bobby, ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI. Namun terkait multifungsi TNI, Bobby menyebut hal itu sebatas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Multi fungsi yang dimaksud beliau adalah OMSP yang sudah diatur sebelumnya, tapi perlu lebih rinci agar di lapangan lebih efektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto menilai dwifunsi ataupun multifungsi ABRI/TNI dilakukan demi kebaikan bangsa dan negara.

"Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya, terus kalian mau nyebut dwifungsi ABRI atau multifungsi? Kita jangan berpikir seperti itu ya, kita untuk kebaikan negara ini,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Oleh karena itu, Agus menilai kembalinya dwifungsi ABRI adalah sebuah keniscayaan.

“Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI semuanya kita,” kata dia.

Agus menyebutkan bagaimana TNI turun tangan di segala bidang, salah satunya saat bencana.

"Ada bencana kita di situ ya kan. Jadi jangan berpikir seperti itu,” pungkas dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
D
Reporter
    Delvira Hutabarat
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang

Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.

Revisi UU TNI
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

UU Pemilu
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR
Marak Pelanggaran Prajurit Sepanjang 2023, Puspom TNI Bakal Evaluasi
Marak Pelanggaran Prajurit Sepanjang 2023, Puspom TNI Bakal Evaluasi

Secara umum pada Operasi Gaktib Polisi Militer tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

Puspom TNI
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama

Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.

Revisi UU Polri
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Panglima TNI
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

DPR
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

PNS
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian

Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian

Revisi UU Kementerian Negara
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri

Djarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.

PDIP
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti
Muncul Kekhawatiran Soal Revisi UU TNI, Panglima: Berpikiran Positif, Saya Rasa Masyarakat Mengerti

Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek

TNI
Komisi III DPR Harap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas
Komisi III DPR Harap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas

Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.

panji gumilang