Mendagri: Konsep Pencegahan Mesti Diutamakan dalam Penanganan Korupsi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, konsep pencegahan mesti diutamakan dalam penanganan korupsi. Dia mengatakan, dalam penanganan kasus extraordinary crime seperti korupsi, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Namun langkah ini tidak mengesampingkan upaya tegas seperti operasi tangkap tangan (OTT) bila adanya bukti yang kuat.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis (9/3).
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana pelaku ditangkap? Pelaku ditangkap di tempat dan waktu berbeda. Pelaku LL warga Kelurahan Kefamenanu Selatan ditangkap di Weain, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka pada Selasa (18/10) kemarin.
-
Bagaimana KPK menunjukkan uang hasil OTT? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
"Konsep pencegahan menjadi sangat penting dalam penanganan apa pun juga kasus termasuk yang extraordinary crime, termasuk korupsi, dengan tanpa meninggalkan tentunya penindakan dan mungkin rehab. Mungkin agak aneh koruptor di rehab, ya tapi kalau kita bicara konsep seperti itu," katanya.
Mendagri menjelaskan, prinsip mencegah seseorang untuk masuk penjara (keep them out of jail) menjadi penting. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan bukan diukur dari banyaknya orang masuk penjara, tetapi dari sedikitnya orang yang masuk penjara. Mendagri mencontohkan negara di kawasan Skandinavia yang penjaranya banyak yang kosong karena masyarakatnya tidak berbuat kejahatan.
"Terutama negara Skandinavia, sekarang prison-nya kosong, tahanannya kosong, kejahatan jauh menurun. Sehingga saking kosongnya kemudian disewakan kepada negara lain, betul, silakan nanti lihat di Google. Penjara-penjara yang difungsikan karena tidak ada yang masuk di situ, karena memang menjaga mereka supaya tidak masuk," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam melakukan pencegahan, komitmen dari pemegang kekuasaan berperan penting. Seperti penandatanganan komitmen yang saat ini dilakukan diharapkan tidak sekadar seremonial kegiatan, tapi menjadi langkah dan upaya untuk memperkuat integritas. Diharapkan ke depan pemerintahan lebih terbuka dan transparan, sehingga korupsi dapat dicegah.
"Kita harap ini tidak hanya sekadar ritual kegiatan semata, seremonial, tapi ini adalah the journey of the thousand miles must begin with the single step. Perjalanan jauh yang seribu mil harus dimulai dengan satu langkah, dan inilah satu langkah kita menuju 2023-2024 yang dimulai dengan integritas," tandasnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar memiliki pandangan berbeda dengan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas terkait OTT.
Baca SelengkapnyaLuhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, OTT merupakan salah satu rangkaian penindakan korupsi yang bermula dari penyadapan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyindir kerja KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK sendiri tidak ada masalah dengan penerapan OTT tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlex mengakui bahwa istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaOTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaWakil KPK Alexander Marwata menegaskan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak akan bisa dihilangkan karena hal itu adalah bagian dari proses penindakan
Baca SelengkapnyaMekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.
Baca Selengkapnya