Mendagri: Personel Dukcapil Harus Berintegritas Baik dan Inovatif
Merdeka.com - Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta menjaga integritas dalam bertugas.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnaviandalam keterangan persnya usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 di Hotel Grand Hyatt Bali, Kabupaten Badung, Selasa (8/2).
Kata Tito, kemajuan sistem yang dibangun Dukcapil harus diimbangi dengan penyesuaian budaya kerja yang baik, dengan diawaki sumber daya manusia (SDM) yang inovatif.
-
Kenapa anggota KPPS harus memiliki integritas? Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana cara petugas menjaga ketertiban? Dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak membuat kerusuhan selama menyampaikan pendapatnya. 'Hindari keributan maupun benturan dengan pendemo lainnya. Mari kita jaga kedamaian dan ketertiban,' imbuhnya.
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
"Personel-personel yang mengawaki Dukcapil harus yang berintegritas baik, dan juga inovatif," kata Mendagri.
Mendagri mengaku, pihaknya tak segan-segan untuk menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk penyimpangan moral, seperti pungutan liar atau pungli dalam kegiatan pelayanan publik, misalnya dalam pengurusan administrasi kependudukan.
"Saya juga mengambil tindakan-tindakan tegas kalau nanti ada, misalnya masih ada pungli, saya turunkan tim untuk mengecek," tegasnya.
Mendagri menekankan, layanan administrasi kependudukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil harus bebas dari praktik pungli. Untuk itu, selain melalui sistem yang baik, hal ini juga harus dibangun melalui integritas aparaturnya.
"Kita harapkan budaya, paradigma lama ini harus dibuang, dibersihkan, dibenahi, sehingga jajaran Dukcapil dari pusat sampai daerah mendapat image yang positif di mata masyarakat," tegas Mendagri. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Satpol PP dan Satlinmas jumlahnya sangat banyak, tolong rekan-rekan menjaga integritas," kata Mendagri Tito
Baca SelengkapnyaIda Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaTomsi menjelaskan, untuk mendapatkan suatu jabatan terbaik harus dibarengi dengan kerja keras dan dedikasi tinggi sebagai abdi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang
Baca SelengkapnyaDirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima Gelar Honoris Caus dari Universitas Negeri Surabaya
Baca SelengkapnyaMenaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2022, Kemenda telah mengimplementasikan internalisasi budaya Ber-AKHLAK, yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaWali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya