Mendagri sebut program e-KTP di seluruh Indonesia tidak mudah

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan jaminan data kependudukan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat Indonesia.

"Sebanyak 254 juta orang lebih yang harus punya data, sementara ini yang sudah punya e-KTP sekitar 183 juta jiwa. Dan tahun ini, sudah kami coba anak-anak agar punya KTP anak, sehingga mereka yang belum punya KTP bisa menabung di Bank Mandiri, bisa membuat paspor sendiri, bisa mendapatkan kartu yang mungkin diminati sehingga pemerintah punya keakuratan data semua penduduk Indonesia dari yang dewasa sampai anak-anak," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (20/9).

Meski demikian, Tjahjo mengaku untuk merealisasikan program e-KTP di seluruh Indonesia tidak mudah. Hal ini lantaran sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memiliki kartu tanda penduduk, selain itu keterbatasan tenaga petugas di lapangan.

"Pemerintah sadar, melayani, mendata 254 juta jiwa itu tidak mudah, SDM pemerintah belum bisa maksimal, masyarakat banyak yang antre supaya bisa punya KTP. Tidak hanya di pelosok, kesadaran masyarakat harus kita tuntut. Di Jakarta saja ada 200 ribu penduduk yang belum bisa luangkan waktu untuk merekam karena kesibukan, di Jakarta tidak bisa door to door 'jemput bola'," paparnya.

Akan tetapi, kata dia, di daerah sudah bisa digerakan pembuatan e-KTP dengan cara petugas mendatangi rumah penduduk satu persatu dan itu berjalan efektif.

"Kalau di daerah pembuatan e-KTP dengan cara door to door bisa dilakukan. Mudah-mudahan kami minta dirjen dalam negeri paling lambat pertengahan tahun depan, bisa akses data, tinggal tekan tombol maka satu desa dilihat padat penduduk atau tidak, berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah anak laki-laki dan perempuan, nantinya semua sudah bisa didata dengan baik," jelasnya.

Lebih jauh Tjahjo menegaskan pembuatan e-KTP secara nasional ini tidak dipungut biaya. Namun masih ada saja uang pungutan untuk mengurus kartu tanda penduduk.

"Kami juga minta maaf, karena sudah kumpulkan petugas pelayanan masyarakat, masih terjadi kendala. Prinsipnya program ini mempermudah masyarakat, tidak ada satu sen pun (uang) pungutan untuk urus hal ini. Tapi juga masih ada yang minta pengantar RT/RW dan tinggali uang, pola budaya ini masih sulit diberantas di sejumlah daerah," keluhnya.

Tjahjo juga berharap kepada kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu proaktif mendata masyarakatnya agar bisa memiliki e-KTP dan akta kelahiran.

"Jika hari ini belum bisa memberikan pelayanan dengan baik. Namun kami apresiasi kepala daerah yang proaktif mendata masyarakat yang belum punya data kelahiran dan KTP. Sekarang dari 254 penduduk yang sudah punya akta kelahiran sudah 70 persen. Sekarang kita bagi formulirnya begitu orang lahir, langsung isi formulirnya," pungkasnya.