Follow
Mendagri sudah kantongi peta daerah rawan konflik di Pilkada 2018
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi konflik karena Pilkada serentak 2018 mendatang. Pemetaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Intelijen Nasional (BIN).
"Tingkat kerawanan masih sama. Mungkin (yang paling rawan) hanya di Papua," terang Mendagri di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (31/10).
Dia menuturkan, selain Papua ada beberapa wilayah yang dianggap rawan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
Tjahjo menguraikan berdasarkan laporan yang masuk, persiapan untuk Pilkada serentak 2018 sudah dilaksanakan dan akan ada pembenahan. Salah satu yang akan dibenahi adalah kinerja Panitia Pengawasan (Panwas).
"Tinggal sekarang ini panwas harus tegas kalau ada kampanye yang berujar kebencian. Jangan ada kampanye yang politik uang, harus tegas, kalau perlu didiskualifikasi," tegasnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, pelanggaran dalam pilkada jarang ditindak. Tjahjo pun meminta kepada para Panwas untuk tegas dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Jika ada pelanggaran bisa ditindak secara tegas.
"Setiap pelanggaran harus ditindak tegas. Apalagi ini Pilkada serentak yang berbau Pileg maupun Pilpres. Terlebih waktu (penyelenggaraan antara Pilkada dengan Pileg dan Pilpres) sangat pendek," tutup Tjahjo.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya
Dia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca Selengkapnya
Hadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan di Papua.
Baca Selengkapnya
Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca Selengkapnya
Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca Selengkapnya
Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Kapolda Metro Jaya mengatakan, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas yang telah diberikan.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya