Menhan soal pengadaan Helikopter AW-101: Presiden kan tidak mau karena mahal
Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan sejak awal pihaknya sudah menolak pengadaan untuk helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU tahun anggaran 2016-2017. Menurutnya pesawat yang semula diperuntukan untuk kepresidenan juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena harganya yang terlampau mahal.
"Jadi begini yah itu pesawat untuk pesawat presiden. Uangnya masuk ke Seskab bukan ke saya. Presiden kan tidak mau karena mahal, nah itu kita tidak mau," kata Ryamizard di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
Ryamizard menjelaskan, setelah Kemenhan dan presiden menolak pengadaan, pengadaan itu dialihkan ke TNI. Namun Ryamizard enggan berkomentar lebih jauh lagi soal pengadaan helikopter tersebut.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Jadi dialihkan untuk renstra TNI ini masalah itu," ungkapnya.
Dia juga sependapat jika helikopter tersebut diambil alih oleh TNI. Tetapi, menurutnya, semestinya TNI mengajukan spesifikasi terlebih dahulu.
"Betul. Kan awalnya bukan untuk (TNI), (tapi) untuk presiden," ucapnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purn) Agus Supriatna menyinggung adanya pihak yang membuat timbulnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Menurut dia, jika pihak tersebut mengetahui mekanisme yang ada, maka persoalan ini tidak akan muncul.
"Sebetulnya dari awal dulu saya tidak pernah mau bikin gaduh, mau bikin ribut permasalahan ini. Karena AW-101 ini harusnya teman-teman juga tahu, coba tanya kepada yang yang membuat masalah ini tahu enggak UU APBN? Tahu enggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu tidak mungkin melakukan hal ini," kata Agus usai diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/6).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waktu berjalan, kasus korupsi Helikopter AW-101 berlanjut ke persidangan. Hingga akhirnya terdakwa Irfan Kurnia Saleh dijatuhkan vonis 10 tahun.
Baca SelengkapnyaPrabowo usai peresmian juga menjawab terkait tambahan anggaran Kemenhan yang diungkap Menkeu Sri Mulanyani.
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaRespons Menteri Budi Arie terkait isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaDebat Capres-Cawapres ketiga digelar dengan tema berbeda pada Minggu, 7 Januari 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaJokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaUntuk harga satu senjata, seharusnya dibanderol USD 800 tetapi ditulis USD 10.800.
Baca SelengkapnyaPrabowo usai peresmian juga menjawab terkait tambahan anggaran Kemenhan yang diungkap Menkeu Sri Mulanyani
Baca SelengkapnyaPanglima TNI menyatakan tidak akan memakai operasi militer dalam pembebasan Pilot Susi Air.
Baca SelengkapnyaPesawat tempur ini nyaris dibeli Indonesia untuk TNI AU. Batal di saat akhir. Kisahnya tragis.
Baca Selengkapnya