Menko Polhukam Ungkap 164 Wartawan Terlibat Judi Online dengan Transaksi Rp1,4 M: Nama-Namanya Lengkap
Menko Polhukam mengatakan mengatakan bahwa judi online sudah merambah ke semua profesi, termasuk wartawan.
Hadi mengatakan judi online sudah merambah ke semua profesi, termasuk wartawan.
Menko Polhukam Ungkap 164 Wartawan Terlibat Judi Online dengan Transaksi Rp1,4 M: Nama-Namanya Lengkap
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa judi online sudah merambah ke semua profesi, termasuk wartawan.
Bahkan, kata dia, total ada 164 wartawan yang terlibat judi online dengan total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
"Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini, bahwa profesi wartawan itu ada 164 orang berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya Rp1.477.160.821,"
kata Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
merdeka.com
"Siapa-siapa namanya juga ada, ada lengkap, dan alamatnya di mana," sambung Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta semua pihak saling mengingatkan untuk menghindari judi online. Menurut dia, masyarakat yang terlibat judi online merupakan korban.
"164 wartawan bukan jumlah yang sedikit. Tolong ingatkan, kalau yang masih pacaran tolong diingatkan, yang sudah berumahtangga tolong lebih diingatkan. Karena ini korban kita semua," jelas dia.
Pemerintah sendiri turut melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya pemberantasan judi online. Mereka diharapkan dapat mengajak seluruh komponen masyarakat melakukan pencegahan dan penindakan praktek judi online yang sangat meresahkan dan membahayakan.
"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sebagai ini adalah langkah kedua dalam kegiatan pemberantasan judi online ini, yang pertama diinisiasi oleh Bapak Menko Polhukam dari sisi penindakan dan pencegahan, sedangkan dari Menko PMK sesuai dengan posisinya saya sebagai Wakil Ketua adalah dari sisi rehabilitasi korban dan tentu saja juga dari sisi pencegahan," tutur Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
