Menkominfo Tegaskan Portal Aduan untuk Cegah ASN Terpapar Radikalisme
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan portal aduanasn.id untuk mencegah adanya aliran radikalisme. Menkominfo Johnny G Plate, membantah portal itu untuk membungkam aparatur sipil negara (ASN).
"Enggak boleh ASN dibungkam. ASN harus diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dan bekerja secara produktif itu harus diberi ruangnya. Tetapi kalau ada yang menyimpang dan membahayakan maka itulah deteksi informasi dini untuk mencegah," paparnya.
Johnny menegaskan, dibentuknya portal tersebut agar masyarakat juga dapat menyuarakan aspirasinya mengawasi ASN.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Siapa yang diminta Menkominfo untuk ikut berantas judi online? Instruksi Menteri tersebut jelas memerintahkan seluruh perangkat dan birokrat untuk memerangi fenomena judi online.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
"Jangan takut, bersuaralah ini negara demokrasi ini negara kebebasan berpendapat kebebasan berbicara mengemukakan pendapat itu dihormati dan dilindungi konstitusi ya negara hadir untuk menjaga itu," ucap Johnny.
ASN Penggerak Negara
Johnny mengatakan, ASN merupakan penggerak negara. Sehingga, harus memiliki kompetensi, integritas dan komitmen terhadap bangsanya. Apalagi, landasan ideologinya harus kuat terhadap konstitusional atau UUD '45.
"Bukan melirik kiri kanan. Enggak ada keraguan kalau ada keraguan didik dia ini kesepakatan final kita berbangsa kita sebagai asn berada di tempat terdepan itu tentu harapannya," jelasnya.
"Kalau ada 1,2,3,4 yang menyimpang harus dibersihkan jangan sampai dia menjadi virus dan menjadi banyak dan berbahaya itu tujuannya," tegas Johnny.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaSaring sebelum sharing adalah tahapan penting agar netralitas ASN tetap terjaga.
Baca SelengkapnyaProgram Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, ASN diingatkan untuk berhati-hati dalam mengunggah konten di media sosial.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini lahir seiring maraknya fenomena perjudian daring atau online yang sudah melibatkan berbagai kalangan.
Baca SelengkapnyaMenurut Azwar Anas, fenomena perjudian daring sudah semakin meresahkan dan telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaPemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Aiman saat menjawab pertanyaan adanya ancaman dialaminya terkait kasus dugaan hoaks aparat tidak netral di Pemilu 2024 diusut Polda Metro Jaya
Baca Selengkapnya