Menkum HAM nilai PP remisi diskriminasi terhadap koruptor & teroris

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menilai PP 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana kejahatan luar biasa diskriminasi. Dia ingin semua napi memiliki hak yang sama.

"PP yang ada belakangan ini (PP 99/2012) menimbulkan diskriminasi, termasuk teroris yang harus dapat persetujuan dari BNPT," ujar Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/3).

Yasonna mengatakan perlunya kajian mendalam agar PP tersebut tidak mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif. "Itu kita kaji supaya enggak ada UU yang bertentangan dengan UU dan hal-hal yang bersifat diskriminatif. Filosofi penahanan kita tak lagi filosofi pembalasan, enggak lagi pencegahan, filosofi sekarang correction," ujar Yasonna.

Yasonna tidak setuju jika narapidana korupsi yang diberi remisi hanya whistle blower. Yasonna berencana ingin membuat rumusannya terhadap aturan yang mengatur itu.

"Nah, kita buat rumusannya, pengetatan remisi koruptor itu seperti apa? Saya katakan kalau mereka memang mau diberatkan, beratkan pada hukuman, dia tidak whistle blower misalnya. Misalnya ada napi koruptor tak mau berkoordinasi itu jadi alasan memperberat hukuman, jadi hakimlah yang memperberat hukumannya," ujarnya.

Yasonna mengatakan lebih baik hukuman yang diberikan napi koruptor misalnya akibat perbuatan korupsinya memunculkan kerugian negara Rp 2 miliar maka harus menggantinya sebesar itu.

"Jadi, lebih baik kita buat hukuman yang sifatnya mengambil misalnya hukumannya 2 miliar harus dibayar, disita, ditambah berat berapa miliar. Hukuman badannya tetap jalan, namun jangan hilangkan hak dia sebagai napi. Kita koreksi sistem ini," ujarnya.