Menkum HAM sebut koruptor juga punya hak remisi & bebas bersyarat

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan selama ini banyak pihak yang salah paham terkait pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi. Kesalahpahaman itu yakni kewenangan pembinaan narapidana kasus korupsi masih sering dikaitkan pada KPK yang seharusnya menjadi urusan Ditjen PAS Kemenkum HAM.

Untuk itu, Yasonna kemarin mengajak KPK, ICW dan akademisi lainnya untuk duduk bersama membahas pemberian remisi untuk koruptor.

"Saya mengajak para pakar karena selama ini ada kesimpangsiuran, persoalannya pemberian remisi dilekatkan ke lembaga lain. Itu harus persetujuan KPK dan Kejaksaan padahal peraturannya kan sehabis keputusan proses pembinaannya ada di Kementerian Hukum," ujar Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/3).

Akibat kesalahpahaman itu, kata Yasonna, banyak narapidana kasus korupsi yang didiskriminasikan haknya sebagai warga binaan. Menurut Yasonna, narapidana kasus korupsi meski termasuk dalam kejahatan ekstraordinary crime, juga tetap memiliki hak yang sama dengan terpidana kasus lainnya.

"Menjadi sangat diskriminatif ada orang yang diberikan remisi, ada yang ditahan padahal prinsip dasar pemberian remisi pada UU 12 Tahun 1995 itu hak, jadi napi punya hak remisi, punya hak pembebasan bersyarat, punya hak pendidikan untuk mendapat pelayanan. Hak itu ada," ujar Yasonna.

Yasonna sangat ingin mendiskusikan hal ini dengan beberapa pakar dan KPK sebelum mengajukan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 yang diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan HAM berat serta kejahatan transnasional yang terorganisasi.

"Saya mau kalau ada kajian ini mari kita perbaiki bahwa ada variabel harus kita tambahkan pada pelaku-pelaku tindak pidana yang sifatnya extraordinary misal bandar narkoba, teroris, koruptor apa limitasinya? Tapi jangan lekatkan pd lembaga lain karena proses pidana polisi menyidik, jaksa memnuntut pengadilan memutuskan. Selebihnya setelah pengadilan memutuskan, urusan berikutnya adalah pembinaan urusan kami. Tak boleh dilekatkan dengan lembaga lain nanti diskriminatif," ujarnya.