Menteri Eko akui ada 245 desa terkendala kucuran dana desa
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, membenarkan masih 245 desa belum mendapatkan dana desa. Kendala itu lantaran masih banyak desa belum memenuhi aturan sebagai syarat menerima dana desa. Angka tersebut sempat disinggung Presiden Joko Widodo.
"Karena kalau itunya (aturan) belum lengkap itu nggak bisa disalurkan ke desa-desa," kata Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3).
Alasan lain, lanjut Eko, dikarenakan banyak desa berubah status menjadi kelurahan. Ada pula ditemukan beberapa desa terganjal status hukum sehingga dana desa tak digelontorkan.
-
Dimana Desa Devisa di Jatim? Jika digabungkan, desa devisa dan calon desa devisa baru di Jatim jumlahnya mencapai 138 desa devisa.
-
Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Siapa yang menjalankan program Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
"Juga ada desa yang penduduknya ada ternyata penduduknya nggak ada. Itu masuk kategori desa tapi ternyata bagian dari perkebunan baik swasta maupun PTP. Otomatis kita tidak salurkan," ujarnya.
Politikus PKB itu menambahkan, daerah belum bisa menyalurkan dana desa ada 43 persen dari 245 desa. Namun, dia menilai masalah ini bisa diselesaikan melalui edukasi. "Kemarin salah satunya ini karena ada perubahan nomenklatur, yang tadinya badan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu dirubah menjadi dinas, ini menjadi keterlambatan. Tapi tahun ini tidak akan ada masalah," tegasnya.
Eko menjamin penyaluran dana desa akan tetap dilakukan pada tahun ini. Untuk pengawasan penyaluran akan dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yaitu dengan pengawasan berlapis.
"Masyarakat juga diminta dilibatkan sehingga masyarakat ikut mengawasi sehingga lebih baik. Akan di sini perlu ditekankan. Setiap desa dapat Rp 800 juta ini dana desa pusat. Ini dana desa ada 10 persen dari kota/kabupaten atau provinsi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan mendapatkan laporan bahwa pada tahun anggaran 2016, masih ada 4 kabupaten/kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di Pemerintah kabupaten/kota, dan ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.
"Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa," kata Jokowi.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaSalah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaKeppres ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 31 Juli 2024 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaProyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca Selengkapnya